Menko Luhut Nilai Sindiran Prabowo soal Ekonomi RI Terlalu Kasar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara dan menanggapi pihak yang melontarkan pernyataan 'pertumbuhan ekonomi 5 persen ndasmu'.

Mantan Menko Polhukam ini bahkan menilai pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang kasar.

"Kalau dibilang 5 persen baik, bukan kita saja yang bilang, semua dunia bilang baik, kalau dibilang 'ndasmu', aneh juga. Kok kasar begitu?," kata dia dalam acara Coffee Morning, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Luhut menuturkan, jika mempertimbangkan kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi baik.

"Dalam kondisi global seperti ini 5 persen semua bilang bagus. Semua orang bukan hanya kita," tutur dia.

"Kalau dia bilang mau tumbuhkan, bagaimana numbuhinnya. Semua APBN kita dianggap sangat kredibel. Jadi salahnya di mana," tandas Luhut.

Sebelumnya, dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu 7 April 2019, Capres Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritisi klaim pemerintah ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, yakni di atas 5 persen.

"Katanya ekonomi Indonesia baik, pertumbuhan lima persen. Lima persen ndasmu?" sindir Prabowo.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu mencapai 5,3 persen pada 2020.

Hal itu disebutkan dalam laporan ekonomi tahunan ADB yaitu Asian Development Outlook (ADO) 2019.

Berdasarkan laporan baru Asian Development Bank (ADB) itu, ekonomi Indonesia masih akan ditopang dari kuatnya permintaan domestik.

"Dengan dukungan dari manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat," ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, seperti dikutip dari laman ADB, Kamis 4 April 2019.

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk lebih lanjut mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif diperlukan fokus yang berkesinambungan pada peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ketangguhan.

ADO mengulas, investasi domestik yang kuat dan konsumsi domestik yang baik mampu mengimbangi pertumbuhan ekspor lebih lemah pada 2018, sehingga memungkinkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen.

Investasi yang kuat didorong terutama proyek infrastruktur publik di transportasi dan energi. Pertumbuhan sektor industri terakselerasi seiring meningkatnya keluaran dari pertambangan. Selain itu, ekspor seperti pakaian jadi dan alas kaki juga menguat.

ADO menyebutkan pertumbuhan pada 2019 dan 2020 kemungkinan terjadi di berbagai sektor.

Sejumlah proyek infrastruktur publik utama, baik yang sudah selesai dan dalam tahap penuntasan, memberikan fondasi kuat bagi peningkatan investasi swasta.

Perbaikan terhadap iklim investasi seperti perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha diyakini akan makin mendukung sentimen positif investor.

Sementara itu, permintaan domestik diyakini akan tetap kuat dalam jangka pendek. Ini karena meningkatnya lapangan kerja di sektor formal dan diperluasnya program bantuan sosial pemerintah.

Inflasi akan tetap rendah dan stabil sebesar 3,2 persen pada 2019 dan 3,3 persen pada 2020 sehingga bantu jaga momentum pertumbuhan belanja swasta.

Kuatnya permintaan domestik mendorong impor barang tahun lalu. Sedangkan pertumbuhan ekspor barang melambat.

Peningkatan ekspor jasa bersih dari kenaikan pendapatan pariwisata dan remitansi mampu sebagian mengimbangi turunnya neraca perdagangan sehingg menjadi defisit transaksi berjalan sebesar tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu.

Defisit transaksi berjalan akan membaik ke 2,7 persen dari PDB 2019 dan 2020. Ini karena pertumbuhan barang impor dan ekspor yang melambat. Sedangkan pemasukan dari pendapatan pariwisata akan terus berlanjut.

Risiko terhadap proyeksi ekonomi Indonesia umumnya disebabkan faktor eksternal yang termasuk meningkatnya ketegangan perdagangan global dan volatilitas pasar keuangan internasional,serta kemungkinan terjadinya kekeringan akibat El Nino.

Sebelumnya, gejolak yang terjadi di Perekonomian dunia diprediksi masih masih akan berlanjut. Negara-negara berkembang alias emerging markets, seperti Indonesia harus mampu menjaga kestabilan ekonomi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, situasi global saat ini yang cukup mengganggu emerging markets adalah normalisasi kebijakan suku bunga bank sentral AS dan perang dagang. Meskipun demikian, tekanan tersebut tidak sebesar tahun lalu.

"Jadi bagi negara-negara emerging market yang pengelolaan ekonomi makronya bagus, salah satunya seperti Indonesia, prudent lah, dengan inflasi yg rendah, dengan CAD yang terkendali," ungkapnya seperti ditulis pada Rabu 3 April 2019.

Mirza mengatakan bahwa defisit transaksi berjalan tengah diusahakan untuk diturunkan ke kisaran 2,5 persen. Selain itu, defisit APBN bisa dijaga di bawah 2 persen. Hal ini menjadi modal bagi investor untuk melirik Indonesia untuk berinvestasi.

"Pertumbuhan kredit yang bahkan sudah bisa recover, kan yoy sudah mendekati 12 persen, sehingga investor sudah bisa membedakan antara negara yang memang secara global iklimnya mendukung emerging market," jelasnya.

"Jadi emerging market yang ekonomi makronya bagus ya kondisi pasar keuangannya diuntungkan. sedangkan kondisi emerging market yang kondisi makro dan politiknya tidak bagus ya, salah satunya Turki. Jadi investor yang di emerging market sudah bisa membedakan," imbuhnya.

Dia mengatakan ada beberapa hal yang diperhatikan BI dalam menentukan kebijakan moneternya. Pertama, adalah suku bunga bank sentral AS. "Satu, Fed fund rate, yang selama ini sekarang sudah melandai, sekarang porbability di-cut di 2020 sudah 70 persen. Dari sisi Fed fund rate mendukung EM," ujarnya.

Hal kedua yang diperhatikan BI adalah kinerja inflasi. Inflasi dalam periode 2015 hingga 2019, diupayakan agar terjaga stabil dan rendah di kisaran 3 persen.

"Ketiga, CAD. Jadi ya BI ya kita perhatikan CAD dan kita mau memastikan CAD itu menuju ke 2,5 persen PDB," tandasnya.