Jurus Menperin Tekan Impor Produk Petrokimia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menekan impor produk petrokimia, seperti plastik. Salah satunya lewat upaya mendorong investasi pada sektor tersebut.

Meskipun demikian, dia mengatakan jika implementasi rencana investasi sektor Petrokimia membutuhkan jangka waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan industri lain.

"Tentu kita harapkan realisasi investasi petrokimia bisa dimulai. Tapi kalau ditanya berapa lama, membangun industri petrokimia, ya 3 sampai 4 tahun, tahun 2022 baru jadi. Kalau kita bicara industri yang lain juga minimal 1,5 sampai 2 tahun," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

"Kalau mempercepat Petrokimia itu kan nggak kayak bikin pabrik tahu. Jadi itu butuh waktu 4 tahun," tegas dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sambil menunggu realisasi investasi petrokimia, Kementerian Perindustrian mendorong tumbuhnya industri recycle plastik.

"Nah, salah satu yang mempercepat itu adalah mendorong sirkulasi ekonomi yaitu recycle plastik. Karena kebutuhan kita terhadap industri petrokimia kan 5 juta ton plastik produk karena plastik itu digunakan untuk konstruksi, otomotif, untuk banyak barang," ujar dia.

"Karena recycle plastik saat sekarang baru 10 persen. Ini kita mau dorong naik menjadi 25 persen dan kalau menggunakan industri recycle investasinya jauh lebih rendah, implementasinya kurang dari 1 tahun," lanjut Airlangga.

Sejauh ini, kebutuhan plastik tersebut baru dipenuhi pabrik milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Ke depannya investasi yang sudah berjalan di sektor Petrokimia seperti PT Lotte Chemical Indonesia plus ekspansi yang dilakukan PT Chandra Asri dapat menambah suplai plastik.

"Kebutuhan kita yang 5 juta ton kan baru dipenuhi oleh Chandra Asri 1 juta, nanti dengan Lotte tambahan 1 juta plus Chandra Asri ekspansi, kira-kira 3 juta. Sementara itu masih ada kebutuhan impor. Dari pada kita impor terlalu banyak, ya kita recycle saja," tandasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meresmikan pembangunan kompleks petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Fasilitas produksi senilai USD 3,5 miliar atau sekitar Rp 53 triliun tersebut dibangun di Cilegon, Banten.

Airlangga mengungkapkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk semakin memperkuat struktur manufaktur nasional dari sektor hulu sampai hilir. Sebab, industri petrokimia menghasilkan berbagai komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri kemasan, tekstil, alat rumah tangga, hingga komponen otomotif dan produk elektronika.

“Industri petrokimia sama pentingnya seperti industri baja, sebagai mother of industry. Untuk itu, kita perlu menjaga situasi lingkungan dan iklim usaha yang stabil agar proyek ini berhasil terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujar dia pada acara Peletakan Batu Pertama (Ground Breaking) Pembangunan Komplek Petrokimia PT LCI di Cilegon, Banten, Jumat (7/12/2018).

Berdasarkan karakteristiknya, lanjut dia, industri petrokimia dikategorikan sebagai jenis sektor manufaktur yang padat modal, padat teknologi dan lahap energi sehingga perlu mendapat perhatian khsusus dari pemerintah untuk langkah pengembangan yang berkelanjutan.

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, telah ditetapkan industri kimia menjadi salah satu sektor yang mendapatkan prioritas pengembangan agar menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0,” kata dia.

Pabrik dengan luas area 100 hektare ini memiliki total kapasitas produksi naphta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. Bahan baku itu selanjutnya diolah untuk menghasilkan 1 juta ton ethylene, 520 ribu ton propylene, 400 ribu ton polypropylene dan produk turunan lainnya yang juga bernilai tambah tinggi.

Produksi PT Lotte Chemical Indonesia tersebut untuk memenuhi permintaan domestik maupun global. Dalam proyek pembangunan infrastukturnya, diproyeksi menyerap tenaga kerja langsung hingga 1.500 orang dan dengan tenaga kerja tidak langsung bisa mencapai 4.000 orang pada periode 2019-2023.

“Langkah ini seiring arahan Bapak Presiden Jokowi untuk terus menggenjot investasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Upaya ini diyakini meningkatkan perekonomian kita secara fundamental, dengan penghematan devisa dari substitusi impor, dan akan pula dapat memperbaiki neraca perdagangan karena berorientasi ekspor,” ungkap dia.