Indonesia Siap Bangun Infrastruktur di Zanzibar dan Madagaskar

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan melaksanakan ekspansi pembangunan infrastruktur ke Afrika melalui PT Wijaya Karya (Persero) tbk. Beberapa negara yang sudah masuk radar adalah Zanzibar dan Rwanda.

"Untuk sasaran ke depan, kita ada sasaran di Zanzibar, Madagaskar, di Pantai Gading, untuk Afrika," ujar Corporate Secretary Wika, Mahendra Vijaya, pada Rabu (7/8/2019) di gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Proyek yang disasar adalah infrastruktur pembangunan jalan, pelabuhan, apartemen, serta gedung Bank Sentral di Rwanda. Keputusan seperti Letter of Agreement (LoA) dan Memorandum of Understanding (MoU) akan mengambil tempat di ajang Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) yang berlangsung di Bali bulan ini.

Mahendra enggan menyebut negara mana yang sudah fixed akan meneken kontrak pada ajang IAID. Ia hanya memastikan Wika meneliti satu per satu tawaran dari luar negeri atas dasar prospek, serta mempertimbangkan faktor risiko dan mitigasi.

"Faktor kehati-hatian juga harus di kedepankan. Tidak semua tawaran itu bisa kita terima mentah-mentah, artinya kajian-kajiannya juga harus mendalam, faktor-faktor risiko seperti faktor keamanan, kemudian faktor politik, kemudian juga masalah keimigrasian, dan sebagainya," lanjut Mahendra.

Potensi total kontrak infrastruktur yang diteken di Bali adalah di atas Rp 2 triliun, sementara secara global, Wika memproyeksikan akan mendapat kontrak senilai Rp 4 hingga Rp 5 triliun.

Wika juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam berekspansi ke luar negeri. Indonesia Export-Import (Exim) Bank juga menyediakan fasilitas pendanaan bagi BUMN tersebut dan sejauh ini Wika sudah hadir di Timor Leste, Malaysia, Filipina, Myanmar, Taiwan, Uni Emirat Arab, Aljazair dan Nigeria.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baruIndonesia.

Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya. 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

"Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana," jelas dia dikutip dari Antara, Selasa ,30 Juli 2019.

Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.

Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi I Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, Darmawan Prasojo dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah. 

Darmawan menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Dulu Jakarta-Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam , sekarang hanya 3,5 - 4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujar dia di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Kehadiran Infrastruktur iuga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali.

"Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," lanjutnya.

Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya.

"Kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis, berhasil menggerakkan perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan terwujud," ungkap dia.