Menteri Bambang Minta Belanja Anggaran Kementerian Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, meminta agar Kementerian dan Lembaga baik di pusat maupun daerah dapat memprioritaskan kebutuhan belanja modal dan barang.

Menurutnya, pemerintah sudah seyognyanya mendahulukan keperluan tersebut agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal.

Bambang menilai, selama ini banyak instansi terkait yang tidak memperdulikan kedua hal tersebut. Sehingga belanja barang dan modal yang digunakan di Kementerian Lembaga itu pun tidak tepat sasaran.

"Nah kalau begitu itu pasti tidak memberikan dampak ekonomi yang besar. Tapi, kalau peningkatan lebih kepada belanja modal atau belanja barang yang produktif, disitulah maksimalnya bisa tercapai. (pertumbuhan ekonomi)," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Sayangnya, Bambang enggan menyebutkan kementerian mana saja yang tidak efektif dalam pengalokasian anggaran tersebut. Yang pasti, berdasarkan analisa umum ada beberapa kementerian yang belanja modalnya tidak bisa selesai tepat waktu sehingga dampak ekonominya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Sebagai informasi, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bappenas, setiap satu persen peningkatan belanja Kementerian Lembaga itu andil pertumbuhan ekonominya sebesar 0,06 persen. Sementara bila peningkatan mencapai sebesar 11 persen andilnya yakni sebesar 0,66 persen.

"Namun realisasinya kenaikan 11 persen andil 0,24 persen. Ada selisih -0,42 persen itu adalah belanja yang belum tepat sasaran. Belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengakui alokasi belanja pemerintah pusat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomiIndonesia. Menurut dia, alokasi anggaran belum seluruhnya tepat sasaran.

"Ruang kita untuk bergerak atau fiskal space tidak banyak. Karena bagaimana pun ada belanja mengikat, belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan, apakah belanja pegawai, transfer daerah, pembayaran bunga utang, atau kewajiban 20 persen pendidikan 5 persen kesehatan dan subsidi yang mau tidak mau masih tetap ada dalam berbagai bentuk dan komoditas," jelas Menteri Bambang saat menutup seminar nasional di kantornya, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Seperti diketahui saat ini, jumlah belanja pemerintah pusat dalam APBN saat ini hampir mencapai sekitar Rp 2.500 triliun. Namun, besaran ini belum efektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Menteri Bambang menyebut, ruang fiskal dan kemampuan investasi pemerintah untuk mendorong berbagai sektor tidak begitu banyak. Sebab, alokasi anggaran yang diberikan pemerintah diperuntukkan untuk belanja yang sudah mengikat.

"Tentunya kita berharap belanja negara tidak sekadar jalankan operasional pemerintahan. Belanja dalam APBN punya peran lebih, pendorong dan penggerak ekonomi," kata dia.

Meski secara besaran jumlah alokasi belanja pemerintah meningkat setiap tahunnya, keperluan di luar dari belanja mengikat masih cukup luas.

Oleh karena itu, dirinya menginginkan agar kementerian dan lembaga mampu mempergunakan anggaran yang terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.