Pemerintah Ajukan RUU Ibu Kota Baru ke DPR Sebelum Akhir 2019

Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Rencananya, pembangunan mulai di tahun 2021, kemudian muncul isu seputar lahan konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI). Janji pemerintah bahwa tak ada masalah pembebasan lahan pun dipertanyakan.

Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjajaran, Ida Nurlinda, berkata proses pembebasan lahan tidak bisa langsung instan. Ada serangkaian proses yang perlu dilalui, seperti menetapkan lokasi HTI sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang butuh upaya gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria. 

Ida juga mempertanyakan apakah lahan HTI yang menjadi ibu kota baru akan diambil langsung secara keseluruhan. Ia menjelaskan proses bisa dilakukan bertahap saja mulai dari area yang konsesinya sudah hampir habis.

"Jadi bisa saja pelepasan area hutannya itu tak harus langsung, tapi bertahap. Itu enggak bisa sak det sak nyet gitu kalau kata orang Jawa, jadi pasti prosedurnya akan lama," jelas Ida pada Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (22/9/2019).

"Makanya sebetulnya pemerintah bisa melakukan pemilihan-pemilihan dengan kalau kira-kira yang sudah mau habis, kira-kira yang sudah tak produktif tanahnya, nah itu bisa didahulukan sebenarnya. Kan itu pasti sekian ratus ribu hektar itu tidak bersamaan izinnya," Ida menambahkan.

Ida pun menjelaskan bahwa meski pemerintah tak perlu ganti rugi tanah, tetapi ada aspek bangunan dan tanaman industri yang perlu diperhatikan. Pasalnya, ganti rugi tanah berbeda dengan bangunan dan tanaman industri, seperti contohnya sawit. 

Sekadar informasi, pihak Sutanto Tanoto sudah buka suara soal konsesi lahan yang mereka gunakan untuk bisnis dan meminta solusi pemerintah. Sementara, pihak Bappenas berkata tidak ada masalah terkait lahan konsesi dan siap diambil demi ibu kota baru yang totalnya mencapai 40 ribu hektare.