Cerita Bos Bappenas, Rancang Pemindahan Ibu Kota Sejak 2015

Rencana pemindahan ibu kota ke kalimantan pertama kali dibahas pada 2015.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Okt 2019, 15:29 WIB
Diterbitkan 17 Okt 2019, 15:29 WIB
Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintahan Presiden Jokowi kembali membuka wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi lingkungan Jakarta yang semakin menurun. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota baru ke kalimantan pertama kali dibahas pada 2015. Waktu itu, dia baru saja mulai memimpin kementerian yang terletak di Jalan Taman Suropati, Jakarta tersebut.

"Mungkin ada sedikit cerita dibalik pemilihan ibu kota. Saya gabung di Bappenas di 2016. Ada dua menteri sejak 2014 sebelum saya. Pembahasan pertama ke Kalimantan sejak 2015," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).

"Jadi bisa memahami Presiden sudah memikirkan pindah ibu kota sejak dari pertama dan fokus pindah ke kalimantan. Jadi sudah berproses sejak 2015 dan fokus ke kalimantan," sambungnya.

Bambang mengatakan, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru merupakan keputusan yang tepat. Selain memiliki wilayah yang luas, wilayah tersebut juga dihuni oleh tiga negara yang jarang ditemui terjadi di seluruh dunia.

"Ini pulau yang unik. Satu-satunya di dunia karena di Kalimantan itu ada tiga negara dalam satu pulau. Ada Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Silahkan cek di google ada tidak pulau lain di dunia yang ada tiga negara. Biasanya paling banyak dua," jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru untuk mengakomodir keinginan semua pihak. Di mana, ibu kota diinginkan dekat dengan semua wilayah Indonesia.

"Intinya ketika Presiden memilih di Kalimatan kami lihat ini keputusan yang sangat tepat. Apalagi begitu lihat lokasinya. Kalau negara Indonesia begitu luas maka kita ingin kendali yang lebih baik. Kita ingin pemerintah pusat lebih dekat ke seluruh wilayah Indonesia. Maka itu lokasi ibu kota itu penting," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Trik Menhub agar PNS Semangat Pindah ke Ibu Kota Baru

Menhub, Budi Karya Sumadi
Menhub, Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Rabu (24/4). Progres pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta hampir 100 persen, sementara progres pembangunan keseluruhannya termasuk domestik mencapai 47 persen. (Liputan6.com/Helmi Fithriansya

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan transportasi memegang peranan penting dalam kesuksesan perpindahan ibu kota baru. Ekspektasi PNS akan hal tersebut pun sangat tinggi.

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi menunjuk Panajam Paser Utara dan Kutai di Kalimantan sebagai ibu kota baru.

Oleh karena itu, dia menegaskan transportasi massal di sana harus dirancang sedemikian rupa agar ekspektasi tersebut dapat terpenuhi dan membuat PNS semangat untuk pindah ke ibu kota baru.

"Kita harus memberikan satu yang benar-benar baik agar semua orang bersemangat untuk hadir di kota baru itu," kata dia, dalam diskusi bertajuk Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Seperti Apa?, di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis (10/10).

"ASN muda punya ekspektasi hidupnya tidak lagi berhadapan dengan kemacetan dengan polusi-polusi yang tidak perlu," dia menambahkan.

Dia mengungkapkan, saat ini aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak terus digali untuk dapat menciptakan transportasi yang memadai.

Transportasi hal yang penting karena dalam dunia properti pun hal itu merupakan salah satu bagian strategi dan integrasi. Hal itu bisa dicapai dengan aksesbilitas yaitu transportasi.

Jika transportasi yang memadai gagal diciptakan, menurutnya perpindahan ibu kota dapat dinilai gagal.

"Jika tidak bisa, maka itu awal dari ketidakberhasilan kita menciptakan satu kota menjadi satu tempat yang berharga," tutupnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Sugihardjo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjutak dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis H. Sumadigala. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya