Erick Thohir Fokus Benahi BUMN yang Sakit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pembenahan internal BUMN sebagai fokus kerjanya.

Erick menyatakan, BUMN bisa menjadi lokomotif bersaing di luar negeri jika sudah berbenah dari dalam terlebih dahulu.

"Target kerja nanti ada beberapa tahun ke depan, yang penting sekarang BUMN fokus kepada hal yang hari ini dibutuhkan, yaitu lebih banyak di dalam negeri. Banyak hal yang harus diperbaiki saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Erick mengakui, banyak BUMN yang harus "disembuhkan" dari "penyakitnya", seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan lainnya. Dalam hal ini, pembenahan direksi jadi hal yang penting dalam menyehatkan BUMN tersebut.

Seluruh pengangkatan jajaran direksi, lanjut dia, harus ditentukan melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN memiliki integritas.

"Banyak sekali direksi komisaris BUMN yang sangat bagus, tetapi sekarang kita dorong agar lebih profesional, lebih transparan dan karena itu TPA akan dijalankan, sudah berjalan sebenarnya," imbuh Erick.

Untuk prosesnya sendiri, penentuan TPA akan berjalan seiring direksi dan komisaris bekerja. "Masa orang dicopot-copotin orang lagi pada kerja. Biarkan para direksi dan komisaris BUMN bekerja secara semangat, kita juga support dari Kementerian BUMN," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Andre Rosiade meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera turun tangan mengambil langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

“Saya meminta Menteri BUMN untuk menyelidiki secara tuntas soal mismanajemen di Jiwasyara. Sekaligus segera lakukan restrukturisasi perusahaan, dan lakukan pembayaran klaim pemegang polis” tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Andre menyatakan, kesalahan investasi yang dilakukan PT Jiwasraya adalah persoalan serius. Sebab, persoalan ini menjadi salah satu penyebab perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu menunda pembayaran kewajiban polis yang jatuh tempo pada Oktober lalu. Penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bancassurance senilai Rp 802 miliar. 

"Secara teknis, Menteri BUMN selaku pemegang saham pemerintah bisa segera pisahkan investasi bodong dari portofolio Jiwasraya dan lakukan langkah penyelamatan dengan berkoordinasi pada lembaga pengawas. Di industri keuangan, trust adalah hal yang sangat penting, jangan sampai kasus ini membuat kepercayaan masyarakat luntur pada industri" ucap dia.

Andre juga mengatakan, kelalaian fungsi pengawasan oleh lembaga berwenang tidak boleh terulang. Industri keuangan adalah high regulated industry, seharusnya peran pengawasan maksimal di sektor keuangan.

Andre juga meminta agar aparat penegak hukum bisa melakukan langkah tegas bila ada persoalan pidana dalam kasus Jiwasraya ini.

“Saya melihat ada potensi kecurangan. Persoalan Jiwasraya ini harus diselesaikan dengan terukur, jangan berlarut-larut, kasihan pemegang polis” tutup Andre.