Jokowi Minta Kepala Daerah Percepat Belanja APBD di 2020

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank

oleh Lizsa Egeham diperbarui 20 Feb 2020, 17:26 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2020, 17:26 WIB
Jokowi Beri Arahan di Rakornas Karhutla 2020
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Jokowi memperingatkan Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank. Dia menuturkan pada Oktober hingga November 2019 tercatat ada Rp 220 triliun dana daerah yang disimpan di bank.

"Perlu saya ingatkan, di Oktober, November 2019 lalu uang yang ada di bank-bank daerah di mana APBD disimpan masih pada angka Rp 220 triliun," kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dia mengakui bahwa hingga akhir 2019, jumlah anggaran yang mengendap di bank-bank daerah berkurang menjadi Rp 110 triliun. Namun, tetap saja jumlah itu dinilai tergolong besar sebab masih ada Rp 110 triliun lagi yang masih mengendap di bank.

"Masih angka yang besar Rp 110 triliun ini. Kalau itu bisa dihabiskan, beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan," jelas Jokowi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Membantu Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi tak ingin lagi ada anggaran yang mengendap di 2020.

"Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu," tuturnya

"Bupati, wali kota harus tegas dengan ini, jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020," sambung Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya