Jumlah Kemiskinan dan Pengangguran Diprediksi Naik Imbas Ekonomi Anjlok

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus 1,7 persen hingga 0,6 persen, pada tahun ini. Kondisi tersebut disinyalir bakal berdampak luas terhadap beberapa hal di Tanah Air.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P Roeslanin mengatakan, minusnya ekonomi Indonesia pada tahun ini akan berdampak kepada angka kemiskinan. Pengangguran juga bakal diperkirakan naik.

"Tentunya ini akan berdampak terhadap banyak hal. Pertama peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran,” ujarnya dalam acara outlook 2021 secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Berdasarkan catatan Kadin ada sekitar 7 juta pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi, akibat pandemi Covid-19, akan bertambah sekitar 5 hingga 6 juta pengangguran yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Sehingga total menjadi 13 juta,” jelas dia.

Tak hanya itu, minusnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada perdagangan. Apalagi, 10 mitra dagang Indonesia mengalami kontraksi yang begitu besar akibat pandemi ini.

“Dan kita lihat juga dai angka perdagangan kita dari 10 trading partner kita mengalami kontraksi walau China dan US relatif tidak besar tetapi tetap kontraksi,” ucapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya reformasi struktural, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Reformasi ini dapat mendorong Indonesia untuk mencapai pertumbuhannya pada jangka menengah dan panjang. Termasuk reformasi di bidang pensiun.

Suahasil mengatakan, reformasi yang bisa mendorong Indonesia mendapatkan prospek pertumbuhan menengah dan panjang adalah dengan reformasi pensiun. Reformasi tersebut saat ini masih terus dicari bentuknya.

"Karena walaupun dalam masa pandemi, reformasi struktural dalam bidang ekonomi sangat penting untuk dilakukan,” katanya saat memberikan sambutan dalam Webinar Internasional ‘Designing the Optimum Ecosystem of Pension’, Rabu (21/10/2020).

Pencarian sistem pensiun yang baik menjadi sangat penting karena berhubungan erat dengan pekerja. Dalam hal ini, pensiun berkaitan erat dengan jaminan sosial, baik pekerja di bidang pemerintahan maupun swasta.

Saat ini terdapat 3 lembaga besar yang mengelola dana pensiun di Indonesia. Pertama PT Taspen (Persero), pengelola dana pensiun aparatur sipil negara (ASN). Kedua PT Asabri (Persero) yang mengelola dana pensiun tentara, polisi dan ASN di Kementerian Pertahanan. Ketiga serta BPJS-Ketenagakerjaan pengelola dana pekerja formal di sektor swasta.

Selain itu, ada juga institusi swasta seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Reformasi program pensiun harus menjawab berbagai tantangan seperti bagi para pekerja informal, agar para pekerja tersebut dapat terlindungi di masa tuanya. 

"Bagaimana sistem pensiun terbaik bagi ekonomi dengan informalitas yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang bekerja secara informal dapat terlindungi juga,” ungkap Wamenkeu.