Sri Mulyani Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp 44 Triliun untuk 2022

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 44 triliun. Kebutuhan anggaran ini untuk melaksanakan lima program yaitu kebijakan, fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, dan dukungan manajemen, serta kebutuhan strategis lain.

Dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk anggaran TA 2022, dari pagu indikatif yang sebelumnya disampaikan sebesar Rp 43,1 triliun, dilakukan penyesuaian sebesar Rp 177,7 miliar. Sehingga pagu anggarannya menjadi sebesar Rp 43 triliun, dengan rinciannya non-BLU Rp 33,65 triliun dan untuk BLU Rp 9,37 triliun.

"Ini yang non-BLU yang Kemenkeu tetap hampir sama, yang BLU terjadi perubahan dari Rp 9,57 triliun ke Rp 9,37 triliun. Penyesuaian yang kami sampaikan ini tidak berdampak pada total pagu," Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Kamis (2/9/2021).

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan strategi yang belum terdanai, maka diusulkan adanya dukungan anggaran sebesar Rp 992 miliar. Sehingga total pagu anggaran Kemenkeu TA 2022 sebesar Rp 44 triliun.

"Demikian pimpinan dan para anggota komisi XI untuk mendapatkan persetujuan," tuturnya.

Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kemenkeu tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 343.617.811.762.000, PNBP Rp 7.086.197.000, HLN sebesar Rp 22.250.509.000, dan BLU Rp 9.365.709.500.000.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Realisasi anggaran Kemenkeu tidak termasuk Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp 19,9 triliun sampai dengan akhir Agustus 2021. Angka ini setara dengan 63,65 persen dari pagu sebesar Rp31,3 triliun.

"Kinerja kemenkeu dari sisi capaian anggaran kita semua non BLU dan realisasinya sampai dengan Agustus akhir 19,9 triliun atau 63,6 persen," kata Sri Mulyani.

Jika dirinci, dari Rp 19,9 triliun tersebut untuk belanja pegawai dari Rp 20,4 triliun sudah dibelanjakan Rp 15,53 triliun atau 75 persen. Kemudian untuk belanja barang dari Rp 7,96 triliun sudah terealisasi Rp 3,83 triliun atau 48 persen.

Selanjutnya untuk belanja modal dari Rp 2,8 triliun realisasinya baru Rp 705 miliar atau hanya 24,6 persen saja.