Garuda Indonesia Terancam Bangkut, Pemerintah Lebih Baik Bikin Maskapai Baru?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah disarankan untuk segera melahirkan Garuda baru sebagai pengganti Garuda Indonesia. Hal ini merespon melihat kondisi PT Garuda Indonesia Tbk yang saat ini tengah terancam pailit akibat masalah penyewaan pesawat terhadap lessor.

"Maka saya katakan melahirkan Garuda baru. Periksa semua permainan-permainan selama ini, buat komitmen baru," kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dikutip dari akun Youtubenya MSD, Rabu (3/11).

Dia mengatakan, langkah ini bukan untuk menyelamatkan kondisi Garuda Indonesia. Akan tetapi membentuk Garuda baru dengan sistem dan kultur-kultur baru demi menghindari kerugian lebih besar.

"Namanya tetap Garuda. Komitmen baru saja mungkin terpaksa dibikin kontrak baru dengan serikat pekerja tentang penggajian sistem dan lain-lain itu diubah semua," ujarnya.

Sebagai informasi saja, Garuda Indonesia saat ini terancam pailit karena gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT My Indo Airlines ke PN Jakarta Pusat sejak 9 Juli 2021 dengan nomor perkara 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada My Indo Airlines. Majelis Hakim menyatakan menolak pengajuan PKPU My Indo Airlines pada sidang putusan Kamis (21/10) lalu.

Terbaru, Garuda Indonesia kembali terancam pailit akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Korporindo. Permohonan PKPU oleh Mitra Buana Korporindo ke Garuda Indonesia, dilayangkan melalui kuasa hukumnya Atik Mujiati ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Said Didu melanjutkan, opsi melahirkan Garuda baru lebih memungkinkan daripada membubarkan Garuda Indonesia. Sebab, jika Garuda Indonesia dipaksa dibubarkan maka pemerintah pun akan kehilangan utang-utang Perseroan.

"Kira-kira Garuda itu ekuitasnya negatif. Jadi kalau dibubarkan tidak ada harta yang bisa dibagi," kata dia. Apa kehilangan Indonesia, pemerintah kalau Garuda dibubarkan? Satu bahwa utang utang ke BUMN kita tahu ke Pertamina Rp10 triliun lebih utang ke bandara juga banyak, uutang ke Bank BUMN juga banyak sekali utang itu saya pikir mungkin 20 sampai 30 triliun maka pemerintah kehilangan 20-30 triliun," jelasnya.

Kemudian pemerintah juga bakal kehilangan Garuda Maintenance Facility (GMF) yang di mana itu adalah perusahaan terbaik di Asia Tenggara. Meskipun secara nilai GMF ada, namun perusahaan tidak bisa membagikan keuntungannya kepada negara.

"Tentunya Citilink yang lagi sehat-sehat nya juga akan bubar. Karena bubar induknya diambil semuanya aset anak-anak perusahaan. Jadi saya katakan kalau bubarkan Garuda maka BUMN yang punya utang ke Garuda tidak bisa ditagih dan kemudian kehilangan GMF lalu kehilangan Citilink," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com