Prancis Siap Beri Indonesia Rp 8,3 Triliun untuk Percepat Transisi Energi Hijau

Liputan6.com, Jakarta Prancis siap memberikan Indonesia bantuan teknis dana program percepatan transisi energi hijau senilai 520 juta euro (Rp 8,3 triliun).

AFD telah memobilisasi berbagai instrumen finansial termasuk bantuan teknis untuk mendukung Indonesia dengan total dana program percepatan transisi energi hijau.

Ini tertuang dalam penandatangan Letter of Intent (LoI) antara Prancis dan Indonesia mengenai Kerja sama Percepatan Transisi Energi di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kemitraan dan implementasi berbagai program strategis sektor energi di Indonesia.

Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian.

LoI ditandatangani Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Country Director Agence Française de Développement Emmanuel Baudran, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini.

"Kerja sama antar kedua negara penting bukan hanya di sektor energi namun juga sektor ekonomi, kesehatan, industri IT, pertahanan, kemaritiman, dan lingkungan," ujar Menko Luhut kepada Menlu Prancis, kemarin (24/11/2021).

LoI ini memuat  antara lain skema pinjaman konsesi pengembangan kebijakan Sustainable and Inclusive Energy Programme; Pinjaman konsesi kepada PLN untuk proyek transmisi dan distribusi, hibah untuk tenaga ahli dan studi kelayakan, termasuk kredit kepada bank milik negara untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan energi terbarukan lainnya.

Menanggapi Menko Luhut, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan kesiapannya dalam hal penanaman investasi terutama di bidang kesehatan dan energi energi terbarukan.

“Transformasi dan inovasi teknologi dalam bidang energi sangat penting dan untuk itu investasi dalam dua bidang ini akan kami lakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada berbagai capaian Indonesia di bawah kepemimpinan Menko Luhut baik dalam menangani Covid-19 di tingkat nasional dan berbagai strategi program di bidang energi, termasuk kesepakatan internasional para pemimpin dunia untuk menurunkan emisi karbon saat G20 di lalu” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Kemenko Marves, Basilio Dias Araujo, menyatakan akan membuka akses Prancis untuk  berinvestasi di berbagai proyek prioritas energi terbarukan.

Selain itu, dia menyatakan agar Prancis menyiapkan pembiayaan inovatif bersama mitra lokal di Indonesia.

Deputi Basilio juga menambahkan bahwa LoI ini akan mampu percepat implementasi transisi energi yang semula berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan yang berkelanjutan dan bersih. Ini akan membuat Indonesia jadi salah satu "global key player"  dalam transisi energi di dunia.

Apresiasi kepada Pemerintah Indonesia disampaikan oleh Menlu Prancis, karena keseriusan Indonesia melakukan transisi energi.

“Saya sangat mengapresiasi keseriusan Indonesia yang terus melakukan transisi energi, misalnya mengganti sumber energi fosil seperti batubara menjadi energi listrik berbasis teknologi bersih. Saya rasa Prancis bisa ikut ambil bagian dalam percepat transformasi ini, ujar Menlu Jean-Yves Le Drian dalam kesempatan yang sama.

Usai ditandatanganinya LoI ini, dia yakin akan banyak perusahaan Prancis yang ingin melakukan investasi di Indonesia terutama dalam bidang baterai mobil listrik.

Undangan Menko Luhut kepada pihak Prancis terkait penanaman investasi di Indonesia telah ada sejak lama, bahkan sudah dibicarakan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Menko Luhut juga mengingatkan adanya potensi kerjasama kemaritiman yang mengedepankan konsep  hijau.

“Kami menyambut Prancis sebagai mitra strategis untuk mengembangkan industri berteknologi bersih dan berkelanjutan di Indonesia terutama di industri kemaritiman," tutupnya.

Pada masa mendatang, kegiatan/proyek kerja sama lebih rinci yang dilaksanakan  Prancis dan Indonesia dalam LoI ini akan dituangkan pada perjanjian yang terpisah antara Prancis dan Indonesia sehingga makin konkret.