BANK MANDIRI RAYAKAN HUT KE-26, SEBANYAK 2.600 ANAK YATIM PIATU DAPAT SANTUNAN

Ada Sinar Mas, Proyek IKN Disinyalir Jadi Ajang Bisnis Skala Besar

Proyek IKN Nusantara disinyalir hanya proses pembukaan bisnis skala besar semata, bukan agenda kebangsaan seperti yang didengungkan pemerintah.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 14 Mar 2022, 13:00 WIB

Diterbitkan 14 Mar 2022, 13:00 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta jajaran direksi Sinar Mas Land

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa didampingi Jajaran Direksi Sinar Mas Land melakukan kunjungan kerja di Kawasan Green Office Park, BSD City, Jumat (24/12).

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian menilai, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jadi proses pembukaan bisnis skala besar oleh para pengusaha Indonesia.

Pernyataan itu keluar pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.

Roni lantas menyoroti penunjukan Bambang Susantono yang juga seorang Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB), serta Dhony Rahajoe selaku salah satu bos besar di Sinar Mas Land.

"Ini sudah menandakan IKN hanya proses pembukaan bisnis skala besar semata, bukan agenda kebangsaan seperti yang didengungkan pemerintah," ujar Roni dalam sesi bincang virtual, Senin (14/3/2022).

"Soal pemerataan ekonomi itu omong kosong. Soal cita-cita Soekarno membangun ibu kota di Kalimantan itu omong kosong. Hentikan segala romatisme itu. Pemindahan IKN adalah proses pembangunan bisnis skala besar oleh pengusaha-pengusaha Indonesia," singgungnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Biaya Rp 500 Triliun

Dia juga mempertanyakan dana pembangunan IKN yang secara total memakan dana sekitar Rp 500 triliun. Roni pun tak percaya APBN dan pajak bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

"Untuk menjawab kebutuhan sumber dana, itu tentu dibutuhkan investor yang sangat banyak, sangat besar. Tidak mungkin kerja mencari investasi, meraih pinjaman, atau kerjasama pendanaan dengan swasta jika tidak dilakukan oleh orang yang ahli di dalamnya," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓