Sri Mulyani Tak Pangkas Anggaran Menteri Johnny Plate, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tidak pernah memangkas anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama pandemi Covid-19. Ada alasan tersendiri hal ini dijalankan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebagian besar kementerian dan lembaga harus memangkas anggaran selama 2020 dan 2021. Sebagian besar anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Jadi 2020 pada saat pandemi dimana semua kementerian lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya dua. Pak Johnny Plate (Menteri Kominfo) dan Menteri Kesehatan. Bahkan bukan tidak dipotong, (tapi) ditambah," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7/2022).

Bendahara negara ini mengatakan selama 3 tahun berturut-turut, anggaran untuk Kementerian Kominfo selalu mengalami kenaikan. Tahun 2020, anggarannya sebesar Rp 20 triliun, 2021 naik menjadi Rp 26 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 27 triliun.

"Itu duit beneran loh Pak, bukan uang monopoli," ungkap Sri Mulyani.

Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong transformasi digital. Dalam dalam hal ini ada tiga aspek yang penting yakni masyarakat, ekonomi dan pemerintah.

Menurutnya, pandemi telah merubah tatanan kehidupan saat ini. Digitalisasi menjadi penting dalam menjawab tantangan akibat terjadinya pandemi. Maka, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah.

"Tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita bangun infrastrukturnya," kata dia.

Sehingga anggaran yang tak pernah dipotong tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur digital. Utamanya bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lain yang masih tertinggal.

"Kita ada 84 ribu desa/kelurahan. Kita ada 250 (ribu) lebih sekolahan, 10 ribu puskesmas dan belum semuanya terkoneksi," ungkapnya. 

Selama pandemi, pemerintah telah memanfaatkan digitalisasi untuk menyalurkan bantuan sosial seperti program Kartu Prakerja. Ini menjadi satu-satunya program yang direalisasikan secara digital.

"Kita sudah lakukan Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita harus menuju ke sana," kata dia.

Dia berharap digitalisasi juga bisa dilakukan di sektor kesehatan. Misalnya menyalurkan anggaran operasional puskesmas.

"Menkes sekarang mencoba melakukan digitalisasi. Transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan bisa by Puskesmas, by address by account number," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga lebih bijak mengelola belanja negara. Menurutny, ada kementerian/lembaga yang kukuh meminta anggaran. Padahal realisasi belanjanya rendah atau menurun dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran (PA) Tahun 2022, Rabu (13/4).

"Apalagi level pimpinan, head lainnya, kalau tahun lalu dapat 100 ya kalau tahun ini begitu dipotong sedikit rasanya runtuh dunia, ini mungkin pada saat waktu yang sama. 5 tahun berturut-turut penyerapannya seperti ini, tetapi mereka tetap ngotot mintanya 100," jelasnya.

Berkaca dari kondisi itu, dia meminta kementerian atau lembaga untuk merancang anggaran belanja secara baik dan benar. Sebab, masih banyak kementerian lembaga yang menyusun belanja hanya berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ada kementerian lembaga yang kualitas untuk mendesain-nya masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran karena memang tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus dikit, modifikasi kiri-kanan," katanya.

Sri Mulyani mengingatkan, kementerian lembaga harus mempersiapkan dan mendesain betul-betul anggaran yang diterima. Terutama mengenai output, outcome yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia.

"Desain dari anggarannya betul-betul pada pencapaian output, outcome, yaitu berarti berhubungan dengan indikator pembangunan tadi kualitas sumber manusia kita, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial belanja infrastruktur dan juga belanja-belanja lainnya yang sangat besar," tandasnya.

Perang Rusia-Ukraina tidak hanya membawa dampak negatif bagi kedua negara tetapi juga bagi seluruh dunia. Berbagai lembaga bahkan merevisi sejumlah target perekonomian dan mewaspadai kenaikan inflasi akibat naiknya sejumlah harga komoditas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indonesia masih terkendali pada 2,64 persen hingga Maret 2022. Namun, hal ini tetap diwaspadai mengingat belum adanya tanda-tanda berakhirnya tekanan global.

"Sejumlah risiko tekanan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadai dan pantau stabilitas sistem keuangan untuk tetap terjaga," ujarnya, Jakarta, Rabu (13/4).

Sri Mulyani melanjutkan, inflasi Indonesia pada Maret 2022 terkendali pada 2,64 persen year on year, didukung oleh masih cukup terkendali sisi penawaran di dalam respons kenaikan permintaan dan juga tetap terkendali ekspektasi inflasi.

"Kemudian, stabilitas nilai tukar rupiah dan respons kebijakan pemerintah terutama dalam jaga barang-barang yang diatur pemerintah," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berupaya memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi perekonomian global.

"KSSK akan terus perkuat koordinasi dan pantau bersama termasuk merespons melalui kebijakan terkoordinasi dan sinergi di dalam juga pemulihan ekonomi nasional di dalam hadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com