Sri Mulyani Keluhkan 24 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah, Bikin Boros Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap, banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah. Adanya aplikasi ini justru dianggap pemborosan anggaran negara. Menurut catatannya, ada hingga 24 ribu aplikasi.

“Bayangkan kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Kemudian setiap Kementerian dan lembaga itu punya database sendiri-sendiri,” kata Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, ditulis Selasa (12/7/2022).

Melihat temuan itu, Sri Mulyani bersama kementerian lainnya akan melakukan penyederhanaan aplikasi di lingkup pemerintah. Dengan demikian, diharapkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor ini bisa berkurang dan lebih efisien.

“Nah sekarang kita akan membuat menjadi satu data itu bisa akan menurunkan biaya operasi dari pemerintah meningkatkan reliability-nya,” terangnya.

Caranya, dengan melakukan integrasi aplikasi antar kementerian. Harapannya, ke depan akan menjadi lebih mudah diatur dan menguntungkan.

“jadi nggak setiap orang sekarang buat aplikasi sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan menjadi lebih koordinatif,” kata dia.

“itu yang disebut menjadi digital, jadi digitalisasi dari government supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien,” tambahnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengungkap sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Ia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.

“Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak/ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektroik tapi keamanannya harus dijaga,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap, dengan adanya digitalisasi yang diterapkan di pemerintahan, biaya operasional pemerintah akan menurun. Namun, sebaliknya, biaya untuk internet akan meningkat karena penggunaan teknologi digital.

Kendati begitu, ia mengatakan meski ada penurunan di satu sisi dan kenaikan biaya di sisi lainnya, akan menjadikan kerja pemerintahan akan lebih efisien. Artinya, pennggunaan dana anggaran juga bisa semakin efisien.

“Yang paling senang sebagai Menteri keuangan pak Gub (gubernur BI, Perry Warjiyo), biaya operasi pemerintah menurun Pak. Jadi pembelian ATK (alat tulis kantor) turun, tapi sekarang biaya internet naik, jadi berubah, birokrasi pinter caranya, turun di ATK terus naikin di internet. Jadi sama aja (besaran anggaran),” tuturnya.

“Tapi itu jauh lebih efisien dan jauh lebih aman. Kita melihat di Kemenkeu transformasi digital terlihat dari cara mereka mengelola anggarannya sekarang berubah. Dan selama pandemi karena semuanya kita dipaksa untuk pindah ke digital sekarang semua biaya capex untuk zoom dan berbagai konektivitas menjadi sangat meningkat,” tambah bendahara negara.