G20 Bakal Bangun Lembaga Khusus untuk Kawal Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Negara G20 akan membentuk platform atau lembaga khusus untuk mengawal transisi energi negara anggota. Hal ini menjadi jalan  mitigasi dampak perubahan iklim yang sudah terlihat jelas saat ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan tengah merancang platform untuk mendukung transisi energi. Pendanaan transisi energi sangat terbuka bagi siapa saja baik dari internal pemerintahan maupun sektor swasta.

"Indonesia menyambut semua peserta, baik itu berupa investor lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan internasional seperti ADB dan lembaga investasi regional dan pembangunan multilateral lainnya," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta Convention Center, Rabu (27/7/2022).

Pemerintah Indonesia juga mendorong SWF Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA) untuk turut serta dalam pendanaan transisi energi. Hal ini untuk memastikan sektor swasta terutama lembaga keuangan, dapat memberikan komitmen mereka untuk pembiayaan perubahan iklim.

"Ini adalah salah satu topik yang sangat penting yang sedang dibahas dalam G20. Jalur keuangan dengan co-chair yaitu Amerika Serikat dan China," kata dia.

Dia menuturkan dalam pembahasan pembiayaan berkelanjutan, pendanaan transisi energi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan negara. Harus ada spesialisasi dan prioritas yang perlu didukung oleh undang-undang untuk memastikan efektivitasnya.

"Itu sebabnya meskipun platform ini sebenarnya mengundang mereka sangat alami dalam hal partisipasi, tetapi efektivitas dan kredibilitasnya harus terus berlanjut. Bukannya kita tidak akan bisa memodernisasi pembiayaan, terutama untuk komitmen perubahan iklim, yang sangat-sangat mahal," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sri Mulyani ingin memastikan desain platform penanganan transisi energi ini harus terjangkau. Tentunya, diukur dari kemampuan membayar masyarakat dan pelaku ekonomi serta dari sisi anggaran pemerintah.

Adapun Struktur platform yang dibuat mencakup komite pengarah yang terdiri dari berbagai kementerian, sekretariat komite pengarah, dan pengelola dana. Anggota komite pengarah akan terdiri dari para pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dan kepentingan dalam transisi energi nasional terutama di bidang ketenagalistrikan.

"Fungsi tersebut akan memberikan arahan penetapan target serta memberikan persetujuan terkait penyediaan instrumen pembiayaan di tingkat proyek," katanya.

Sekretariat juga akan memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pengadministrasian dan pengungkapan informasi. Manajer dana yang ditunjuk untuk platform negara ini akan bertanggung jawab untuk mengelola pertanian dan menyediakan instrumen pembiayaan. Terutama merancang instrumen menjadi proyek yang didasarkan pada arahan komite pengarah.

"Penting dalam konteks kami Indonesia bersama dengan Bank Pembangunan Asia untuk menunjukkan transaksi proyek nyata yang akan menjadi hal terbaik untuk platform negara ini. Dan ini akan dipamerkan dalam KTT G 20 November mendatang," kata dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menekankan program transisi energi di Indonesia juga menyasar kalangan industri karena sektor ini berdampak lebih besar dari konsep dekarbonisasi sektor kelistrikan.

Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki mengatakan narasi transisi energi yang tercipta seolah-olah eksklusif berpusat pada energi terbarukan di sektor kelistrikan, padahal 76 persen penggunaan energi industri belum tersentuh transisi energi.

"Kita lupa bahwa bentuk energi final yang dikonsumsi oleh sektor swasta, khususnya industri tidak hanya listrik, tetapi juga ada energi panas," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/7/2022).

Yusrizki menjelaskan apabila dilihat dari kacamata bentuk energi primer bagi industri, listrik bukan sumber energi primer.

Berdasarkan Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, dari keseluruhan konsumsi energi sektor industri hanya 23,1 persen yang berasal dari listrik, 33 persen berasal dari batu bara, dan 43 persen berasal dari bahan bakar minyak.

"Jadi terdapat 76 persen porsi konsumsi energi industri yang seolah-olah hilang di tengah narasi transisi energi Indonesia,” jelasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com