Bimtek DPRD, PDIP Undang Sri Mulyani untuk Jelaskan Pengelolaan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar pembekalan dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk semua anggota DPRD Fraksi PDIP periode 2024-2029 di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Jumat (24/1/2025). PDIP mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai salah pembicara.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan Sri Mulyani nantinya akan memberikan penjelasan terkait pengelolaan keuangan di daerah. Hal ini agar para anggota DPRD memahami soal pengunaan anggaran yang baik.

"Sesi setelah ini Ibu Sri Mulyani sepertinya sudah hadir. Jadi kita memang materi-materi yang dibawakan adalah bagaimana supaya teman-teman di daerah itu mengerti proses pemerintahan, proses keuangan dan juga mengerti bagaimana melakukan fungsi-fungsinya secara baik," jelas Deddy kepada wartawan di Jiexpo Kemayoran, Jumat.

Dia menuturkan ada 3.214 anggota legislatif DPRD Fraksi PDIP yang hadir. Deddy menyebut Bimtek ini penting karena 50 persen anggota DPRD kabupaten dan provinsi merupakan kader dan anak-anak muda yang baru bergabung.

"Sehingga kita perlu untuk memberikan mereka lebih banyak amunisi. Jadi ini pertama dan seterusnya akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan untuk mereka-mereka yang menjadi anggota legislatif di daerah dan provinsi. Itu saya kira," katanya.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga memberikan pengarahan kepada anggota DPRD Fraksi PDIP. Dia meminta anggota DPRD PDIP mengawasi program makan bergizi gratis (MBG) yang disalurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," tutur Deddy.

Selain itu, kata dia, Megawati menyinggung soal proyek food estate atau lumbung pangan di Merauke. Deddy menyebut Megawati meminta proyek tersebut dikawal agar berjalan dengan baik dan memperhatikan ekosistem serta hak adat masyarakat setempat.

"Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke. Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," pungkas Deddy.