Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP Baru, Azwar Anas Titip Pesan ke Penggantinya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memberikan dukungan kepada Hendrar Prihadi yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

"Selamat mengemban amanah sebagai Kepala LKPP ke-6. Semoga dengan kepemimpinan Mas Hendi (Hendrar Prihadi), LKPP bisa semakin lebih bagus lagi, baik di pusat maupun di daerah," ujar Azwar Anas.

Anas mengingatkan bila LKPP memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui pembuatan aturan belanja pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Terutama dalam penggunaan produk dalam negeri (PDN).

Dalam menjalankan peran tersebut diperlukan kolaborasi dan gotong royong di internal LKPP maupun dengan kementerian/lembaga dan stakeholders lainnya.

"Sesuai yang kami cita-citakan sejak di LKPP, bagaimana agar penggunaan produk dalam negeri turut menjadi indikator reformasi birokrasi, misalnya dalam SAKIP. Tentu ke depan akan kami beri atensi khusus di Kementerian PANRB. Ini karena sesuai arahan Presiden Jokowi, bahwa belanja pemerintah ya harus ke PDN, ke UMKM dan koperasi," lanjut dia.

Dikatakan Anas, penggunaan PDN sangat berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan, karena belanja PDN akan menguatkan industri dalam negeri yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Itu semua selaras dengan skema reformasi birokrasi (RB) tematik yang sedang dipacu Kementerian PANRB, yaitu RB tematik pengentasan kemiskinan dan RB tematik peningkatan investasi.

"Dengan reformasi birokrasi tematik, kita dorong keselarasan program masing-masing satuan kerja pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan penumbuhan investasi," tutur Anas.

Oleh karenanya, ia mendorong LKPP terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemda, sejalan dengan permintaan Jokowi yang kerap kali menekankan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri.

"Presiden menargetkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, belanja produk lokal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah serta satu juta produk dalam Katalog Elektronik. Oleh karena itu LKPP melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk kemudahan penayangan produk di e-Katalog," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hendrar Prihadi menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara Jakarta, pada Senin kemarin, 10 Oktober 2022.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi periode 2022-20227, sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

Pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Kepala LKPP sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 125/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan LKPP. 

Dalam pelantikan itu, dia berjanji akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusanya. 

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Hendrar saat mengucapkan sumpah jabatan, dikutip Selasa (11/10/2022).

"Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindrarkan diri dari perbuatan tercela," sambungnya.

Jokowi mengungkapkan alasan memilih Hendrar Prihadi menjabat sebagai Ketua LKPP. Presiden meyakini, berdasarkan rekam jejak yang ada, Hendrar adalah sosok yang tepat untuk memimpin LKPP.

"Saya kan sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi," ujar Presiden kepada wartawan, usai melantik Hendrar menjadi Kepala LKKP, dikutip dari laman setkab.go.id.

Selain itu, Jokowi juga berharap agar Hendrar dapat terus memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Presiden mengungkapkan, nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mencapai ratusan triliun.

"Nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," ujarnya.

Setelah pelantikan, Jokowi secara khusus meminta Hendrar Prihadi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah," jelas Jokowi.

Selain Presiden, Hendrar mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, usai dilantik menjadi Kepala LKPP. Wali Kota Semarang itu mengungkapkan, Megawati meminta Hendrar untuk berhati-hati dan tak tergoda dengan hal-hal lain.

"Hati-hati, itu duitnya banyak di situ. Jadi kamu mesti hati-hati. Harus taat asas. Kalau perlu matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain. Itu tadi pesennya (Megawati), saya akan junjung tinggi integritas," kata Hendrar usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Ketua LKPP di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10).