Jurus Sri Mulyani Perangi Inflasi: Sebar Bansos

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dunia sedang menghadapi risiko fragmentasi pada 2022 ini dan tahun yang akan datang akibat krisis pangan, krisis energi, dan juga inflasi yang terus meningkat.

Menurut Sri Mulyani, perang menteri keuangan dan gubernur bank sentral di seluruh dunia menjadi begitu vital dalam mendesain kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang mampu meredam dampak risiko fragmentasi ini. Salah satu caranya, dengan menggelontorkan program bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat rentan.

Dia berkeyakinan, setidaknya ada empat prioritas yang harus menjadi fokus negara-negara di seluruh dunia saat ini.

"Pertama, memerangi tekanan inflasi sebagai akar penyebab ketidakstabilan ekonomi saat ini, memberikan bantuan fiskal yang tepat sasaran khususnya bagi kelompok rentan, terus membangun kesinambungan pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat melalui reformasi struktural yang komprehensif, serta penguatan semangat multilateralisme, kerjasama, dan solidaritas," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).

Di lain sisi, Sri Mulyani juga memastikan bahwa Indonesia akan terus menjaga dan mendesain kebijakan-kebijakan menjaga masyarakat dan mendorong denyut perekonomian.

Adapun pernyataan tersebut diberikannya dalam sejumlah kegiatan pada hari kelima rangkaian pertemuan tahunan IMF-World Bank, yakni IMF Committee Breakfast Meeting di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Sri Mulyani juga turut melakukan pertemuan dengan Moody’s Anne Van Praagh dan Marie Diron, 2022 Institute of International Finance (IIF) Annual Membership Meeting (AMM).

Selanjutnya, pertemuan dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific Manuela V. Ferro dan Vice President for Human Development Mamta Murthi, pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson, pertemuan dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation Nobuyitsu Hayashi.

Kemudian, pertemuan dengan PresidenBank Pembangunan Islam (IsDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser, pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Luksemburg Laurent Backes, serta memberikan pidato penutup pada IMF Annual Roundtable of ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM).

International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional memprediksi inflasi Indonesia akan meningkat di 2023. IMF memperkirakaan angka inflasi Indonesia di kisaran 5,5 persen pada 2023. Sedangkan untuk 2022, IMF memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 4,6 persen. 

Hal itu tertuang dalam laporan terbaru IMF bertema World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis, dikutip Kamis (13/10/2022).

Angka inflasi Indonesia di tahun ini dan tahun depan ini dinilai lebih terkendali dibanding inflasi global yang diramal lebih tinggi yakni 8,8 persen di 2022. Sedangkan tahun depan, IMF memperkirakan inflasi global diproyeksi menurun di kisaran 6,5 persen.

Tak hanya Indonesia, IMF juga meramal laju inflasi di negara berkembang akan terus meningkat di kisaran 9,9 persen pada 2022, dan 8,3 persen di tahun 2023.

"Untuk pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, inflasi diperkirakan meningkat dari 5,9 persen pada 2021 menjadi 9,9 persen pada 2022," tulis laporan IMF.

Ternyata tak hanya negara berkembang yang diramal inflasinya, IMF juga memproyeksi terjadi lonjakan inflasi di negara-negara maju di kisaran 7,2 persen pada 2022 dan 4,4 persen di tahun 2023. Proyeksi tersebut naik sebesar 0,6 poin persentase dan 1,1 poin persentase pada 2022 dan 2023 dari proyeksi awal Juli 2022.

Misalnya, IMF memperkirakan inflasi Amerika Serikat mencapai 8,1 persen dan Zona Euro sebesar 8,3 persen pada 2022. Namun, IMF menilai laju inflasi di negara berkembang lebih tinggi dari global, hal ritu disebebkan perlambatan ekonomi di China, maka membuat pasokan pangan terbatas.

Di sisi lain, adanya berbagai kebijakan moneter negara maju turut mempengaruhi melonjaknya inflasi tahun ini. Maka dari itu, IMF menyarankan agar bank Sentral khususnya di negara berkembang lebih berhati-hati dalam menangani inflasi.

Disarankan, kebijakan moneter dalam hal suku bunga jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. Jika ada kesalahan sedikit saja terhadap kebijakan moneter, mampu mendorong laju inflasi menjadi sulit dikendalikan.

"Kebijakan yang tidak cukup ketat berisiko membuat inflasi menjadi mengakar, kebijakan yang lebih hawkish (longgar) pada suku bunga memerlukan biaya yang signifikan. Di sisi lain, kebijakan yang sangat ketat berisiko membuat ekonomi jatuh ke dalam resesi yang berkepanjangan. Mengingat proyeksi yang tidak pasti, beberapa bulan mendatang kemungkinan akan menguji keberanian bank sentral dalam meredam inflasi," tulis keterangan IMF.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengendalikan angka inflasi di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. Ia pun kecewa melihat harga bawang merah yang sempat menyentuh angka Rp 60 ribu per kilogram (kg) beberapa waktu lalu.

Jokowi melihat, banyak pemerintah daerah yang kurang inisiatif dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meredam harga bawang merah. Padahal beberapa menteri sudah memberikan landasan hukum agar pemda bisa menggunakan dana APBD untuk mengendalikan inflasi.

Pemda seharusnya dapat berinisiatif menggunakan dana APBD untuk mensubsidi biaya transportasi angkutan sembako terutama bawang merah agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau.

"Misalnya ada kenaikan bawang merah sebuah provinsi, sebutlah Lampung. Pemda bisa beli langsung di Brebes. Atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung. Itu bisa dibebankan ke APBD," kata Jokowi dalam acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Pun, biaya subsidi untuk ongkos transportasi bawang merah dari Brebes sampai Lampung tergolong murah. Jokowi mencatat, hanya berkisar Rp3,5 juta untuk satu kendaraan truk.

"Setelah kita hitung-hitung juga biayanya sangat murah. Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung, saya cek, 1 truk Rp 3,5 juta. Padahal APBD nya bermilyar-milyar. Dan ga mungkin kan setiap hari kita beli bawang merah," bebernya.