Reformasi Birokrasi Dorong Belanja Produk Dalam Negeri demi Kurangi Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar ASN Culture Fest 2022. Pesta perayaan budaya kerja sejak setahun diluncurkannya core values BerAKHLAK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini jadi bagian dari program reformasi birokrasi, yang bakal turut berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu target prioritas reformasi birokrasi yang diusung Jokowi, menggencarkan program Bangga Produk Buatan Indonesia untuk pengendalian inflasi.

Instansi pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) bakal mendapat penilaian bagus, bila dalam tata kelolanya mendorong pembelanjaan produk dalam negeri secara terukur di e-Katalog.

"Ini adalah arahan bapak Presiden dalam rangka agar ekonomi kita bisa terus bertahan, rakyat kita sejahtera, kemiskinan kita tentu berkurang," kata MenPAN RB Azwar Anas, Selasa (13/12/2022).

"Ini adalah dampak dari reformasi birokrasi yang diminta bapak Presiden untuk menjadi nyata dan dirasakan oleh rakyat kita," tegas dia.

Anas kembali menyampaikan, ia mendapat pesan dari Jokowi agar pelayanan birokrasi ini bisa berdampak jelas. Pasalnya, pemerintah kerap terkesan sibuk, padahal dampaknya tidak terukur.

"Oleh karena itu, dengan core value baru berAKHLAK ini tentu harapan kita ke depan, apa yang dikerjakan birokrasi ini dampaknya terukur," imbuh Anas.

Jokowi juga meminta agar birokrasi bukan hanya sekadar tumpukan kertas, serta dapat lincah dan berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Maka pelayanan publik, penataan SDM, reformasi birokrasi ini orientasinya ke depan harus bisa diukur dengan dampak yang nyata," pinta Anas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau pemerintah untuk menginisiasi berbagai terobosan dalam meningkatkan penggunaan produk dan belanja dalam negeri.

RI 1 meminta agar peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem. Perbaikan ini tentu dilakukan sekaligus agar tuntutan kebutuhan di dalam negeri dapat terpenuhi.

"Untuk itu saya minta dilakukan perbaikan besar-besaran dari hulu sampai hilir," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (30/11/2022).

Jokowi menguraikan empat strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pertama, memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat.

"Tapi proses pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi harus dipermudah. Jangan sampai menyulitkan dan memperberat," tegas Jokowi.

Kedua, mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi. Presiden meminta agar pembelian produk-produk tersebut dapat tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring.

Instansi pemerintah juga diminta mengimplementasikan penggunaan kartu kredit pemerintah atau pemerintah daerah.

Ketiga, meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. "Keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, pembelian produk-produk dalam negeri dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Dampaknya, perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penggunaan produk dalam negeri saat ini mencapai angka Rp 547 triliun, atau 44,9 persen.Capaian ini dinilai sudah baik dan menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat.

Namun, Jokowi mengingatkan, belanja produk dalam negeri di tahun 2023 harus lebih ditingkatkan lagi. "Sebaliknya, penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan," seru Jokowi.