Ketidakpastian Global Menghantui, Bank Dunia Sarankan 3 Jurus Ekonomi Ini ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menyoroti tiga isu yang perlu dipertimbangkan Indonesia untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang menantang dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

"Isu pertama adalah, Indonesia tidak terpisah dari kondisi global, maka perhatian pada ekonomi makro agar menjadi stabil akan sangat direkomendasikan," kata Satu Kahkonen dalam acara peluncuran laporan terbaru Bank Dunia, Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2022 di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Satu Kahkonen pun memuji keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan ekonomi makro yang stabil.

Tetapi dia juga menekankan, kebijakan makro untuk kedepannya perlu terus dipertahankan untuk menghadapi ketidakpastian seputar pasar terutama untuk komoditas bahan bakar dan minyak.

Isu kedua yang disoroti Satu Kahkonen adalah kebijakan fiskal kuratif sangat penting untuk menavigasi ketidakpastian global saat ini.

"Kebijakan fiskal di Indonesia, salah satunya perpajakan yang baru melalui reformasi perpajakan yang terus-menerus diperkenalkan dalam harmonisasi perpajakan akan memberikan ruang yang baik untuk investasi juga SDM, serta memungkinkan ekspansi bantuan sosial," jelasnya.

Ketiga, adalah pentingnya reformasi struktur untuk mendorong potensi pertumbuhan Indonesia.

"Indonesia sudah berada didepan dalam hal ini Reformasi salah satunya melalui Omnibus Law, UU Cipta kerja, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan undang-undang transfer fiskal Pemerintah," imbuh Satu Kahkonen.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen di tahun 2022 ini. Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh dibukanya kembali perekonomian pasca pandemi Covid-19 serta naiknya harga-harga komoditas.

Namun dengan maraknya risiko resesi di sejumlah negara, di tambah dengan ketidakpastian ekonomi, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka rata-rata 4,9 persen selama jangka menengah (2023-2025).

Proyeksi Bank Dunia untuk ekonomi Indonesia juga berada di bawah 5 persen untuk tahun 2023 yaitu sebesar 4,8 persen. Hal itu diungkapkan dalam laporan terbaru Bank Dunia, "Indonesia Economic Prospects" edisi Desember 2022 yang diluncurkan pada Kamis, 15 Desember 2022.

"Sistem perlindungan sosial Indonesia dapat membantu rumah tangga mengelola risiko dan volatilitas yang meningkat akibat kondisi eksternal, tetapi perlu diperkuat untuk mengisi celah-celah cakupan dan inklusi yang masih ada,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen, dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/12).

"Untungnya, Indonesia dapat mengembangkan program-program yang sudah ada, seperti dalam hal memitigasi dampak Covid-19 terhadap kemiskinan. Suatu sistem perlindungan yang sosial dirancang untuk siap menghadapi masa depan dan dapat memberikan manfaat yang memadai harus bisa diakses oleh semua orang Indonesia, tanpa memandang di mana dan bagaimana mereka mencari nafkah," sambungnnya.

Bank Dunia memperingatkan, prospek pertumbuhan masih menghadapi risiko penurunan yang signifikan. Permintaan global yang melemah, kondisi pembiayaan global yang lebih ketat, arus modal keluar dan tekanan mata uang juga dapat memicu pengetatan kebijakan moneter lebih cepat dari yang diharapkan.

Adapun Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab yang mengatakan bahwa "sejarah, lokasi, demografi, dan kekayaan sumber daya Indonesia mempersiapkannya untuk mencapai potensi perdagangan internasional yang unggul".

"Kerangka kebijakan perdagangan yang mendukung dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang dan transformasi ekonomi Indonesia. Reformasi yang ditargetkan untuk mengurangi hambatan terkait perdangan, meningkatkan akses pasar, serta mengatasi hambatan domestik akan menjadi kunci untuk mewujudkan potensi ini," pungkasnya.

Menurut Bank Dunia, diperlukan reformasi terhadap langkah-langkah perdagangan non-tarif. Misalnya, persetujuan impor dan pembatasan pelabuhan masuk dapat memberikan manfaat ekonomi secara signifikan dan mendorong pertumbuhan sebesar hingga 5 persen.