Jelang Ramadan, Menteri Jokowi Rapatkan Barisan Bahas Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) pada Senin (20/2/2023) melaksanakan rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

Rapat itu diselenggarakan di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Terlihat hadir sejumlah Menteri dalam rapat tersebut di antaranya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi.

Airlangga mengatakan, inflasi secara keseluruhan di tahun 2023 ditargetkan berada di kisaran 3 persen plus minus 1 persen.

"Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target 3 persen plus minus 1 persen di tahun 2023 sesuai APBN adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Airlangga, dalam konferensi pers virtual, dikutip Senin (20/2/2023).  

"Tadi dibahas terkait volatile food utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita bicara mengenai ketersediaan beras. Targetnya Volatile food adalah 3-5 persen," sambungnya.

Kemudian, ada juga upaya memperkuat ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerja sama antar daerah, data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, dan memperkuat komunikasi untuk mendukung ekspektasi dari inflasi masyarakat. 

"Dalam rangka komitmen seluruh pihak, TPIP akan menyelenggarakan rakornas pengendalian inflasi pada Agustus 2023 dengan tema 'Memperkuat Sinergi, Inovasi untuk Stabilitas Harga Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'," ungkap Airlangga.

Airlangga melanjutkan bahwa, beberapa program inflasi 2023 salah satunya adalah gerakan nasional pengendalian inflasi pusat yang juga didorong oleh BI, antara lain berbagai kegiatan kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi dan koordinasi.

"Anggaran untuk ketahanan pangan di 2023 sebesar Rp 104,2 triliun itu ada di K/L maupun non K/L," bebernya.

Ke depan, pemerintah juga mengatakan akan menjaga Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap dalam sasaran 2023.

"Tentunya ini momentum untuk pemilihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga, diharapkan jadi pondasi untuk perekonomian di 2023," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyebut inflasi Indonesia pada 2022 lebih rendah dibandingkan negara lain, yakni tercatat secara tahunan sebesar 5,51 persen dibandingkan dengan konsensus forecast sebesar 6,5 persen pasca penyesuaian harga BBM di September 2022.

"Realisasi inflasi Indonesia juga relatif lebih baik dibandingkan negara lain," kata Menko.

Bahkan, beberapa negara di Eropa inflasinya sudah di atas 9 persen, di Amerika sekitar 8 persen. Bahkan di beberapa negara lainnya justru inflasi jauh lebih ekstrim, seperti di Argentina inflasinya di atas 50 persen.

Menurut Menko, capaian inflasi yang rendah tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah, baik pusat, daerah, Bank Indonesia, maupun beberapa mitra strategis TPIP maupun TPID, Kementerian dalam negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait