Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Dr. Tan See Leng, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerja sama dalam sektor energi dan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Singapura.
Baca Juga
Dalam diskusi tersebut, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pengembangan energi bersih sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim.
Advertisement
Ia menyebutkan bahwa langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan ramah lingkungan.
“Transisi energi hijau tentu memerlukan kerangka kebijakan pertumbuhan hijau yang komprehensif, investasi yang besar, dan kolaborasi internasional sebagai elemen utama,” kata Menko Airlangga, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Sebagai mitra strategis, Singapura diharapkan dapat berkontribusi melalui investasi dalam proyek-proyek energi bersih dan terbarukan. Menko Airlangga menyampaikan bahwa dukungan Singapura melalui kemudahan investasi menjadi elemen penting dalam mempercepat transisi energi hijau di Indonesia.
RI-Singapura Perkuat Kerjasama dibidang Ketenagakerjaan
Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Menko Airlangga mengapresiasi komitmen Singapura dalam mendukung peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program-program seperti pertukaran talenta digital dalam kerangka Tech X dan penguatan tenaga kerja lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tan See Leng menegaskan bahwa Singapura akan selalu menjadi mitra strategis dalam mendukung program peningkatan kualitas tenaga kerja kedua negara.
Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengajak Singapura untuk terus memperkuat kerja sama di bidang tenaga kerja yang sudah terlaksana dengan baik.
Begini Proyek Ekonomi Indonesia di 2025
Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim.
Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025.
Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan.
Sejumlah indikator sektor riil, diantaranya PMI Manufaktur juga tetap ekspansif di level 51,2, dengan permintaan domestik yang kuat, serta optimisme konsumen yang stabil tercermin dari IKK yang terus optimis dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh positif.
”Ekonomi Indonesia pada tahun 2025, mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan sekitar 5,2%. Dan tahun lalu ini kita membuat beberapa program menjelang Natal seperti Nasional Hari Belanja Online atau Harbolnas, Belanja di Indonesia Aja (BINA), program diskon, dan program stabilisasi harga pangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/01).
Advertisement
Program Akhir Tahun
Berbagai program akhir tahun yang digalakkan Pemerintah tersebut mampu mencapai target yang impresif mulai dari transaksi Harbolnas mencapai Rp31,2 triliun atau meningkat sebesar 21,4% dari tahun 2023, transaksi BINA mencapai Rp25,4 triliun atau meningkat 15,5% dari tahun 2023, serta tansaksi EPIC Sale mencapai Rp14,9 triliun atau meningkat 14,9% dari tahun 2023.
Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu.
Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya