Hidup 20 Juta Keluarga Indonesia Sangat Tergantung Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali membahas mengenai pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, termasuk kesejahteraan para penduduknya. Dalam Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2023, Sri Mulyani pun meminta masyarakat untuk taat membayar pajak. 

Sri Mulyani menjelaskan, pajak sangat penting bagi hidup puluhan juta masyarakat Indonesia. Selama ini pajak tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan. Namun, subsidi yang diberikan pemerintah seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, bantuan sosial, uangnya juga berasal dari pajak.

"Lebih dari 20 juta keluarga sangat tergantung kepada pajak, dari sisi sumbangan ataupun subsidi sosial kepada mereka," kata Sri Mulyani di Anjungan Sarinah Thamrin, Minggu (6/8/2023).

Dengan pajak, negara bisa membayarkan iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi lebih dari 98 juta masyarakat Indonesia. Jumlah ini merupakan mereka yang masuk dalam kategori penerima manfaat BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah.

Di satu sisi, Sri Mulyani tidak menampik bahwa belakangan ini masyarakat Indonesia sangat kritis terhadap Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Pajak.

Meski tidak mengarah terhadap satu kasus, Sri Mulyani menjamin isu yang dihadapi Kementerian Keuangan akan membuat kinerja bendahara negara itu semakin transparan.

"Kalau ada yang salah kita terus koreksi, kita tidak akan berhenti melakukan koreksi. Kalau di antara jajaran pajak atau di kementerian keuangan ada yang melanggar atau melakukan kesalahan manusia memang berbuat salah tetapi itu tidak berarti kita excuse terhadap kesalahan," pungkasnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini akan melebih target yang sudah ditentukan sebesar Rp 1.818,2 triliun atau mencapai 105,8 persen.

"Kami memperkirakan bahwa dengan tren tadi pelemahan global dan normalisasi dari penerimaan negara maka sampai akhir tahun 2023, penerimaan akan mencapai Rp 1.818,2 triliun. Kita akan melampaui target dari tahun ini mencapai 105,8 persen," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Meskipun melampaui target, lanjutnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan di 5,9 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen.

"Jadi ini di satu sisi kombinasi antara kewaspadaan bahwa trennya mulai berbalik, namun kita masih mempertahankan penerimaan, sehingga kita bisa mencapai di atas target sebesar 105,8 persen," kata dia.

Sementara itu, untuk Pabean dan Cukai yang mencapai kontraksi 18,8 persen di semester I, dia memperkirakan semester II 2023 akan mengalami hal yang relatif lebih baik dibandingkan semester I.

"Kami memperkirakan semester 2 akan mengalami hal yang relatif lebih baik. Terutama kita lihat untuk beberapa penerimaan sumber daya alam," imbuhnya.

Namun tarif bea keluar dari produk mineral dengan adanya proses hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan bea, sehingga pada akhir tahun kepabeanan dan cukai diperkirakan akan terkumpul RP 300,1 triliun. Artinya 99 persen dari target tahun ini.

"Ini masih cukup baik karena bea dan cukai selama pandemi tiga tahun berturut-turut tidak pernah mengalami kontraksi penerimaan. Jadi ini berkontraksi karena adanya normalisasi harga dari komoditas," tambahnya.