PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Muhaimin Iskandar: Investasi Tak Melulu Padat Modal, Ada Juga Padat Karya

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan adanya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah (UKM) untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat.

oleh Elga Nurmutia diperbarui 22 Des 2023, 20:30 WIB

Diterbitkan 22 Des 2023, 20:30 WIB

Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di arena debat cawapres perdana di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (Foto: Tangkapan layar dari Youtube KPU).

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan pentingnya investasi bisa tersebar ke berbagai sektor.

Muhaimin Iskandar mengaku saat ini di Indonesia terlalu terkonsentrasi kepada sektor-sektor tertentu saja. Dia juga menilai investasi tidak melulu soal padat modal melainkan ada juga padat karya.

"Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain," ujar dia dalam acara Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).

Di sisi lain, Cak Imin juga mengingatkan, dengan adanya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah (UKM) untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat.

"Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM," kata dia.

Dia menuturkan, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas kemampuan pemasaran dalam rangka meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

"Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru," imbuhnya.

Alhasil, kredibilitas Pemerintah dan juga hukumnya harus ditegakkan.