Penurunan Harga Batu Bara 2023 Pukul Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut harga komoditas mengalami moderasi signifikan sepanjang tahun 2023.

"Kita sudah melihat salah satu resiko yang harus dikelola adalah koreksi harga komoditas. Dan memang terjadi, harga komoditas mengalami moderasi atau bahkan kontraksi cukup dalam," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Desember 2023, Selasa (2/1/2024).

Bendahara negara ini mengaku pada saat mendesain APBN 2023, Pemerintah cukup khawatir akan menganggu penerimaan negara dan dikhawatirkan bisa menyebabkan APBN KiTa mengalami tekanan, sehingga kemampuan untuk menjaga ekonomi bisa melemah.

Justru APBN 2023 jauh lebih resilien, tidak sesuai apa yang dikhawatirkan. Namun, harga komoditas mengalami tekanan. Misalnya, harga gas alam mengalami penurunan 38,8 persen sepanjang tahun 2023 (year to date).

Harga Minyak Mentah

Kemudian, minyak mentah turun 10,3 persen dibandingkan tahun 2022. Lalu, Batu bara yang merupakan komoditas utama yang paling penting bagi perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 63,8 persen.

"Batu bara ini sangat penting bagi perekonomian kita turunnya bahkan 63,8 persen," ujarnya.

Komoditas kedua yang tak kalah penting adalah minyak sawit juga mengalami penurunan 12,3 persen.

"Ini fenomena yang waktu itu sudah kita lihat di 2022. Koreksi harga komoditas yang akan memukul ekonomi dan APBN kita," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

"Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliunatau 11,7 persen dari total pagu," kata Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN ke KPPN DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Selain itu, kata Sri Mulyani, realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun Menkeu melakukan kunjungan kerja pemantauan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI.

Diketahui, KPPN yang disebutkan di atas adalah yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN.

Bendahara negara ini menyebut, kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi.

"Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN," pungkasnya.