Jokowi Minta Aplikasi Pemerintah Tergabung di Satu Portal dalam 3-4 Bulan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh instansi pemerintah mempercepat penggabungan ratusan aplikasi layanan publik ke dalam satu portal. Portal layanan publik itu nantinya akan terintegrasi melalui pembentukan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama Indonesia Digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Jokowi memasang target agar seluruh aplikasi pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah bisa terintegrasi paling lambat 4 bulan.

"Targetnya ini kita punya 3-4 bulan ini yang akan segera diintegrasikan. Presiden memerintahkan semua kabupaten/kota dalam 3-4 bulan, mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum," ujarnya pasca sidang kabinet bersama Jokowi, Selasa (9/1/2024).

"Ini yang sudah dikerjakan di Kemenkes ada 400-an aplikasi puskesmas, sekarang cukup satu portal layanan. Di Kemenkes ada 300-an aplikasi di kantornya, sekarang masuk dalam satu portal layanan," imbuh Anas.

Transformasi Peruri

Anas menyampaikan, saat ini Perum Peruri yang nantinya akan ditransformasikan menjadi GovTech Agency menaruh prioritas pertama pada Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID di Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pemerintah telah membuat timeline kapan pekerjaan ini akan tuntas. Termasuk memberi tugas kepada para Menko untuk mengkoordinasi dan mengaudit aplikasi yang ada di instansi masing-masing.

"Salah satu yang sudah selesai adalah di Kemenko Marinves, telah mengaudit aplikasi kementerian di bawahnya. Ditemukan bukan hanya antar ditjen, tapi antar kementerian yang tidak connect. Antar deputi dan direktur yang tidak sambung (menyambung). Dan ini akan dipangkas semua, diintegrasikan," tegas Azwar Anas.

Untuk jangka pendek, Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama. Mulai dari identitas digital dasar di Kemendagri, satu data payment di Bappenas, pembayaran digital yang ada di Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

"Lalu adalah layanan aparatur negara. Sekarang ASN kita masih ribet karena banyaknya aplikasi yang harus dibuat (ada LAN, BKN, dan seterusnya). Sekarang sudah kita pangkas proses bisnisnya dan menggunakan aplikasi yang sekarang sedang di-develop bersama-sama. Ini kurang lebih ada 400 aplikasi," urainya.

"Dan, sistem keuangan daerah juga sama ada 500 aplikasi nanti menjadi satu aplikasi yang skrg sudah selesai, sudah trial dan dicoba oleh teman-teman daerah yang dikerjakan antara kami, Kemendagri, dan KPK," dia menambahkan.

Selanjutnya, Kepolisian juga akan ikut mengurusi aplikasi layanan pembuatan SIM online hingga perizinan konser secara daring. Targetnya penyatuan layanan itu sudah mulai berjalan Januari 2024, dan target diresmikan Jokowi pada akhir bulan nanti.

"Kemudian bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah beberapa prioritas. Atas saran bapak Presiden pak Menko mengerjakan apa, Menteri BUMN mengerjakan apa, dan lain-lain," tutur Anas.