Beberapa Catatan Peneliti BRIN Terkait Proyek IKN

Liputan6.com, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sejumlah catatan terhadap proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Semisal hak tanah milik warga yang tiba-tiba dipatok untuk pembangunan ibu kota baru. 

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Dini Suryani mengatakan, masyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN. Lantaran, kehadiran proyek tersebut membuat kawasan sekitar turut terbangun secara dadakan.

"Sampai 2009 (Kecamatan) Sepaku sering sekali mati lampu.  Ketika IKN itu hadir, jalan jadi dibuka dan bagus banget jalannya. Mereka senang karena ekonomi jadi lancar," ungkapnya dalam sesi diskusi di Kantor BRIN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Namun, lain cerita dengan urusan tempat tinggal atau rumah warga. Dini lantas menceritakan pengalamannya saat menemui warga, yang bilang proyek IKN terkesan asal mencomot tanah.  

"Ketika IKN hadir, titik nol dibangun, tiba-tiba di depan rumah salah satu narasumber kami sudah dipatok, padahal itu tanah dia. Dia kaget dan merasa tidak pernah diberitahu siapapun, termasuk perangkat desa dan kecamatan," bebernya. 

"Memang untuk masyarakat yang sekitar saya bilang mix feeling. Di satu sisi mereka senang, tapi di sisi lain mereka masih insecure dengan bagaimana nasib mereka ke depan," ia menambahkan.

Selain itu, ia juga menyoroti sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat adat di sekitar proyek IKN. Memang, pemerintah telah memberitahu warga adat di daratan terkait adanya megaproyek itu. 

Namun, sosialisasi itu dianggap masih belum menyentuh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dini lantas menceritakan diskusinya dengan Badan Otorita IKN.

"Yang risiko itu adalah yang masyarakat daerah pesisirnya.Karena itu betul-betul tidak jadi perhatian. Ketika kita diskusi dengan salah satu deputi OIKN, mereka (bilang), oh ada ya Suku Bajo di sana, dan terdampak. Karena sebenarnya wilayah IKN yang saat ini dipikirkan adalah daratan saja," tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pihak masih meragukan kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). banyak yang menyebut IKN kemajuan pembangunan IKN tak besar karena belum ada investor yang masuk. 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono pun menantang pihak-pihak yang meragukan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. Ia meminta agar mereka melihat langsung ke lokasi.

“Banyak selalu yang menanyakan jadi apa enggak sih (IKN), saya selalu bilang bahwa seeing is believing, silakan datang ke sini lihat gitu ya. Di belakang saya misalnya itu adalah Istana (Negara) itu sudah lebih dari 50 persen gitu, dan mudah-mudahan nanti 17 Agustus 2024 sudah siap di depan istana itu nanti kita upacara insya Allah,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Selain itu, terdapat pula empat gedung kementerian koordinator yang akan ditempati oleh setiap kementerian/lembaga yang berada dalam satu koordinasi terkait. Tujuan objektif yang hendak dicapai ialah menciptakan satu budaya dan cara kerja baru, di mana bisa bekerja secara digital dalam co-working space dan menghasilkan koordinasi lebih baik.

Dia  menyatakan bahwa progres pembangunan IKN dapat dibuka untuk umum. “Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.

Pada sisi lain, Kepala OIKN itu menyampaikan bahwa tetap harus ada pengaturan untuk membatasi jumlah pengunjung yang hendak melihat pembangunan IKN, guna menghindari kecelakaan kerja. Selain itu, perlu pula adanya penyesuaian jadwal, sehingga para pekerja dapat mengejar target pembangunan sesuai yang ditentukan.

“Tahun ini adalah stage pertama. Sebenarnya dari master plan kita 2024 itu adalah stage pertama, setelah itu nanti kita ada empat stage lagi. Jadi bangun kota itu memang napasnya harus panjang, harus konsisten sampai 2045. Saya bukan Aladin soalnya,” ujar dia pula.

Pembangunan IKN didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian, sebesar 80 persen yang menaungi master plan pembangunan IKN dari pihak swasta, terutama dari domestik.

Karena itu, apabila ada yang mengatakan tidak ada investor menanamkan modal di IKN, pada kenyataannya sudah terjadi empat kali ground breaking di IKN dengan total nilai Rp4 7,5 triliun dari investasi publik maupun swasta.

“Kita melihat (pembangunan IKN) tidak hanya gedung pemerintah, fasilitas, infrastruktur, tapi juga hal-hal yang membuat kota ini nanti bisa jadi kota yang layak huni dan dicintai. Jadi kita tagline itu livable dan lovable. Makanya kalau orang foto di sini kita selalu minta (pose jari) hati,” kata Bambang lagi.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 72,19 persen. Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melaksanakan upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Juru Bicara otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan, pPerkembangan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas ASN telah mengalami kemajuan per Januari 2024.

"Di antaranya, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 72,19 persen," ujar Troy dikutip dari Antara, Rabu (7/2/2024).

Sementara bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya di Ibu Kota Negara, lanjut Troy, progresnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

"Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun infrastruktur penyediaan air minum, termasuk Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter per detik dan rencana pembangunan Intake Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik yang ditargetkan mulai dioperasikan pada tahun 2024," kata Troy.

Semua upaya ini diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan Kota Nusantara telah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibu kota negara baru Indonesia, yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian pengerjaan berbagai sarana prasarana di Kota Nusantara sesuai target untuk mengukur sejarah baru, yaitu melaksanakan upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara masa depan Indonesia itu.

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.