Indonesia Perpanjang Kerja Sama Infrastruktur dengan Australia hingga Juni 2026

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memperpanjang kerjasama infrastruktur dengan Australia hingga Juni 2026. Kesepakatan itu tercapai kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah jajarannya mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia, yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN-Australia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur diwujudkan melalui program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Dengan nilai kerja sama sebesar AUD 150 juta dan berlaku hingga 30 Juni 2022.

"Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus terhadap sektor air dan danitasi, transportasi, dan pembiayaan infrastruktur," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3/2024).

Kerjasama lain di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Australia, antara lain pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Palembang yang telah diresmikan Jokowi pada 26 Oktober 2023 lalu.

Pembangunan IPAL

Hibah senilai kurang lebih AUD 67 juta digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 m3 per hari.

"Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama," imbuh Basuki.

Selain itu, terdapat kerja sama di bidang kajian strategis antara Kementerian PUPR, Bappenas dan Pemerintah Australia melalui Study on the Strategic Assessment of Toll Road Development (I-SAT) yang telah dilaksanakan sejak September 2022 dan selesai pada Februari 2024.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penyelenggaraan jalan tol, antara lain peningkatan kualitas, studi ielayakan, pembebasan lahan, skema monetisasi aset, modalitas KPS baru, pelelangan proyek, sistem teknologi informasi terintegrasi, dan kerangka peraturan.

"DFAT bersama Kementerian PUPR juga telah menandatangani Perjanjian Hibah Pengelolaan Proyek IKN pada Maret 2023 yang berlaku efektif sampai dengan Juni 2024. Kegiatan ini memberikan dukungan manajemen proyek terhadap Satgas Eksekusi IKN," jelas Basuki.

"Di samping itu, OIKN juga telah resmi bermitra dengan Otoritas Ibu Kota Nasional Australia (NCA) yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada 27 Februari 2024. Kolaborasi ini mendukung pengembangan lingkungan yang bersih, hijau, berteknologi di IKN," sambungnya.

Basuki juga menyampaikan ketertarikan Pemerintah RI dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Pemerintah Kamboja. Terutama dalam bidang teknologi irigasi dan Desa Wisata Berbasis Ekosistem. Dan juga Pemerintah Selandia Baru melalui program LPDP, mengingat Selandia Baru dan Australia menjadi negara tujuan favorit bagi beasiswa pendidikan internasional.

"Seperti disampaikan Presiden Jokowi kepada masing-masing PM, Pemerintah Indonesia dengan senang hati mengundang PM Australia Anthony Albanese dan PM New Zealand Christopher Luxon untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali tanggal 19-20 Mei 2024 pada Segmen Kepala Negara," kata dia.

"Pemerintah Indonesia juga dengan senang hati mengundang para Menteri New Zealand dan Kamboja untuk turut berperan aktif dalam forum proses politis, khususnya di segmen Menteri. Dan melalui World Water Forum ke-10, kita semua berharap akan mendapatkan hasil dan komitmen yang nyata di bidang sumber daya air," tuturnya.