Sri Mulyani: Penjualan Mobil dan Motor Merosot hingga Akhir Februari 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, penjualan mobil dan motor mengalami kontraksi atau penurunan pada akhir Februari 2024. 

Berdasarkan data, penjualan mobil turun selama delapan bulan berturut-turut yakni  -18,8 persen secara tahunan (yoy). Sementara, untuk penjualan kendaraan motor mengalami kontraksi selama enam bulan berturut-turut yakni -2,9 persen (yoy).

"Penjualan kendaraan yang mengalami kontraksi baik untuk mobil yang cukup tajam -18,8 persen kontraksinya dan motor di -2,9 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Periode 15 Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

Kendati penjualan kedua jenis kendaraan tersebut mengalami kontraksi, tetapi Menkeu menyebut indeks kepercayaan konsumen (IKK) per Februari 2024 masih relatif stabil di level 123,1.

Lalu, Sri Mulyani mencatat Mandiri Spending Index menunjukkan konsumsi masih terjaga tinggi di level 43, dan indeks penjualan rill tumbuh menguat di level 3,6.

"Kemudian PMI manufaktur kita tadi yang saya sampaikan masih ekspansif 52,7. Penjualan rill juga menguat di 3,6 dan konsumsi listrik untuk bisnis mengalami double digit gross 10,5 sementara untuk industri di negatif tipis di -0,8," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengaku sedikit pesimis terhadap target pertumbuhan ekonomi di rentang 4,9 - 5,2 persen. Lantaran tahun 2024 masih dibayangi ketidakpastian, sehingga tak ada yang tahu pasti apakah target tersebut bisa tercapai atau tidak.

"Kenapa temanya pesimis, ketidakpastian? menurut saya bagus karena tahun ini tahun penuh ketidakpastian. Jadi, kita boleh memprediksi sebuah target, rentangnya kita bilang 4,8 -5,2 persen, bisa 4,9 persen bisa 5 persen tapi kenyatannya nobody really know for sure," kata Shinta dalam acara diskusi, Kamis (14/3/2024).

Dia menuturkan, baru kali ini Pemerintah membuat prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa ada keyakinan bahwa target tersebut dapat tercapai di tahun ini.

"Ini pertama kali kita membuat prediksi yang kita tidak yakin juga akan prediksi yang dibuat, menurut saya," ujarnya.

Namun, berbeda dengan Shinta, Direktur Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo, menilai tahun 2024 justru diwarnai dengan optimisme yang tinggi. Pasalnya, di tahun ini sumber kerentanan, dan resiko dapat teridentifikasi.

"Memandang 2024 ini penuh ketidakpastian sehingga ada yang pesimis. Kami memandang sedikit berbeda, kami melihat berdasarkan pemantauan kami diawal tahun itu pelaku pasar sepertinya diwarnai dengan optimisme yaitut mulai adanya pergerakan fase perekonomian dari tahun 2023 lalu," ujar Wahyu.

Dimana pada tahun 2023, kata Wahyu, saat itu resiko kerentanan dan dampaknya belum bisa diidentifikasi dengan baik, sehingga pada waktu itu ketua dewan komisioner OJK menyebut tahun 2023 sebagai era the perfect storm, yang artinya badai yang terjadi sekaligus.

"Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, di 2024 ini di awal tahun atau dimulai sejak akhir tahun 2023 kita melihat bahwa sumber kerentanan dan resiko bisa kita identifikasi, meskipun kita belum tahu persis mengenai dampaknya bagaimana yang akan terjadi di 2024," pungkas Wahyu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersyukur Indonesia mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen secara konsisten, di tengah situasi dunia yang tengah bergejolak.

Namun demikian, Sri Mulyani tetap menaruh mata terhadap inflasi pangan yang dapat memberi tekanan besar terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

"Inflasi Indonesia tetap terjaga, dan Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat inflasi cukup rendah. Indonesia tetap harus waspada terkait inflasi pangan," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3/2024).

Persoalan inflasi pangan ini menurutnya bukan hanya jadi pekerjaan moneter saja bagi Kementerian Keuangan saja. Akan tetapi, merupakan hasil dari upaya pemerintah secara keseluruhan dan dukungan mereka untuk mengatasi inflasi Indonesia.

Meskipun begitu, ia menganggap kebijakan fiskal tetap memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi isu inflasi. Lantaran, hal ini sebenarnya terjadi dalam aspek pasokan dan logistik.

"Itu lah sebabnya, kami bekerja dengan erat dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk pemerintah daerah melalui koordinasi dan memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengatasi isu inflasi terkait dari sisi pasokan," ungkapnya.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menilai Indonesia bisa mengatasi isu inflasi tanpa mengandalkan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan suku bunga secara tajam.

"Kombinasi ini memberikan kita tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan tinggi, dengan tingkat inflasi yang cukup rendah," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) yakni bahan pangan pada Februari 2024 tembus hingga 8,47 persen secara tahunan (YoY). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pangan tersebut jadi yang tertinggi dalam 17 bulan terakhir.

Menurut catatan BPS, inflasi harga bergejolak ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, sebesar 1,34 persen. Komoditas yang dominan memberikan inflasi, mulai dari harga beras, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, hingga telur ayam.