Kemenkeu: Volume Produksi Nikel Indonesia Sentuh 1,8 Juta MT, Tempati Peringkat Pertama di Dunia

Volume produksi nikel Indonesia menembus 1,8 juta metrik ton (MT) pada 2023, sedangkan cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton.

oleh Tim Bisnis diperbarui 22 Jul 2024, 16:10 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2024, 16:10 WIB
Kemenkeu: Volume Produksi Nikel Indonesia Sentuh 1,8 Juta MT, Tempati Peringkat Pertama di Dunia
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat volume produksi nikel Indonesia menempati posisi pertama di dunia pada 2023, sedangkan produksi timah menempati peringkat kedua di dunia. (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat volume produksi nikel Indonesia menempati posisi pertama di dunia pada 2023, sedangkan produksi timah menempati peringkat kedua di dunia.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta menuturkan, Indonesia merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. 

Isa menyebutkan, cadangan nikel Indonesia sekitar 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia. Bahkan, Indonesia peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50 persen dari total produksi nikel global.

"Pada tahun 2023 volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton tempati peringkat pertama di dunia," ujar  Isa dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sementara itu, cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23 persen dari cadangan dunia. Sementara produksi timah Indonesia sebesar 78.000 ton, menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22 persen dari total produksi timah global.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir pemerintah memasukkan komoditas nikel dan timah melalui SIMBARA. Langkah ini mengikuti kesuksesan komoditas batu bara yang telah terdaftar dalam aplikasi Simbara.

Isa menuturkan, pemanfaatan Simbara telah efektif meningkatkan untuk penerimaan negara. Antara lain pencegahan atas modus illegal mining (Penambangan tanpa izin) hingga Rp 3,47 triliun.

Selain itu, Simbara juga berkontribusi terhadap tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik, dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun. Kemudian, penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang sebesar Rp1,1 triliun

 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Simbara Bertujuan Meningkatkan Tata Kelola

Acara launching implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024). (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)
Acara launching implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024). (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

"Melanjutkan keberhasilan simbara untuk komoditas batu bara hari ini kita akan mulai memperluas simbara untuk komoditas nikel dan timah yang perannya semakin strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan global," ucapnya.

Mengutip laman ESDM, Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Sistem ini telah meluncur mulai bulan September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batubara di dalam satu ekosistem.

Dalam pelaksanaannya, Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses izin tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Simbara juga mempunyai ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com


Bauksit hingga Emas Bakal Masuk Simbara

Ilustrasi Bauksit. Foto: Kementerian ESDM
Ilustrasi Bauksit. Pemerintah menghentikan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Foto: Kementerian ESDM

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan memperluas implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA dengan menambah beberapa komoditas lainnya, tidak hanya batubara nikel dan timah.

“Di tahun-tahun yang akan datang, kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara, termasuk untuk komunitas lainnya seperti bauksit, emas, dan tembaga,” kata Isa dalam laporannya di acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Isa menyampaikan, untuk saat ini Pemerintah baru menambah dua komoditas yakni nikel dan timah yang dimasukkan dalam implementasi Simbara.

Menurutnya, penambahan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan Mineral dan batu bara di Indonesia.

Adapun secara khusus, penambahan dua komoditas ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusaha nikel dan timah di Indonesia. 

Kemudian untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha nikel dan timah untuk mengenali dan menjalankan proses bisnis, sistem, dan tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Kata Isa, melalui peluncuran Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara diharapkan bisa meningkatkan komitmen surveyor sebagai mitra pemerintah di dalam melakukan verifikasi teknis untuk mendukung mekanisme sistem dan tata kelola baru untuk komunitas nikel dan timah.

Tujuan lainnya yakni untuk membangun secara terus-menerus motivasi guna memperbaiki dan mereplikasi Simbara untuk komoditas-komoditas lainnya.

 

 


Perjalanan Simbara

Bauksit. Foto: AFP
Bauksit. Foto: AFP

Isa menyampaikan, pada 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi integrasi proses bisnis dan sistem di antara Kementerian Lembaga dalam rangka pengawasan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara.

Pada 2022, pihaknya meluncurkan Simbara untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, Simbara digunakan untuk menata usahakan, menata kelola proses pengusahaan batu bara.

Simbara kemudian menempuh perjalanan dan berevolusi secara terus-menerus. Pihaknya melakukannya secara terencana dan sistematis.

Pada tahap pertama, pada tahun 2021, integrasi difokuskan pada proses bisnis penjualan ekspor komunitas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah LNSW, Direkturan Jenderal Bea dan cukai, dan juga Direkturan Jenderal Anggaran.

Di tahap kedua, pada 2022, setelah diluncurkan dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, pada 2023, dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayanan minerba, khususnya batubara, dengan menghubungkan sistem Inaportnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara.

Lalu pada tahun ini, pihaknya melakukan penambahan integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di Smelter.

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya