Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Inklusi Keuangan Harus 98% di 2045, Menko Airlangga Pakai Cara Ini

Program Gencarkan yang disusun untuk mewujudkan target inklusi keuangan dijalankan oleh OJK, DNKI, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

oleh Arief Rahman H diperbarui 22 Agu 2024, 15:50 WIB

Diterbitkan 22 Agu 2024, 15:50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam peluncuran Gencarkan, di Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Arief/Liputan6.com)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam peluncuran Gencarkan untuk mencapai target inklusi keuangan, di Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di angka 98 persen pada 2045. Untuk itu, disusun sejumlah strategi menyeluruh guna mencapai tujuan Indonesia Emas tersebut.

Menko Airlangga tak melakukannya sendiri. Dia turut menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengejar target inklusi keuangan tersebut. Program peningkatan indeks inklusi keuangan dikemas dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau disebut Gencarkan.

"Gerakan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah maupun otoritas keuangan," kata Menko Airlangga dalam peluncuran Gencarkan, di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Diketahui, program Gencarkan ini dijalankan oleh OJK, DNKI, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Harapannya, kerja sama antarpemangku kepentingan ini bisa mengakselerasi peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

"Untuk mendukung target pembangunan nasional jangka panjang yaitu mewujudkan inklusi keuangan sebesar 98 persen di tahun 2045," kata dia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran Gencarkan, di Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Arief/Liputan6.com)

Literasi Juga

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar melihat peluang kerja sama yang cukup besar untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Mengingat banyaknya sebaran cabang pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di berbagai titik.

"Potensi kolaborasi kali lihat sangat besar. Mengingat seluruh wilayah Indonesia terdapat lebih dari 3.500 kantor cabang bank umum, hampir 1.400 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan lebih dari 1.500 lembaga keuangan lainnya serta 531 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," papar Mahendra.

Melihat potensi tersebut, Mahendra menginisiasi sebuah gerakan bersama untuk mencapai target inklusi dan literasi keuangan nasional.

"Kami bersmaa Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang bapak Menko pimpin serta TPAKD akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan," jelasnya.

Indeks Literasi Keuangan Indonesia Capai 65,43%, Sedangkan Inklusi Keuangan 75,02%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024. (Tim Bisnis)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Hasilnya, Hasilnya, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

"Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024 diperoleh indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2023, bahwa indeks literasi keuangan adalah 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Secara rinci, indeks literasi keuangan konvensional tercatat mencapai 65,08 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 73,55 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Amalia menyebut, sebaran sampel survei SNLIK 2024 ini mencakup 34 provinsi yang tersebar di 120 kabupaten/kota. Adapun jumlah responden mencapai 10.800 orang yang terdiri dari usia 15 sampai 79 tahun.

"Bahwa hasil SNLIK 2024, kita ini dapat memberikan gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional secara menyeluruh dan bisa mencerminkan populasi dari Indonesia," bebernya.

Akan tetapi, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena terdapat perbedaan metodologi dalam pengumpulan data survei.

Metode yang Digunakan

Pada SNLIK 2022, menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.

Sementara SNLIK 2024 menggunakan metodologi stratified multistage cluster sampling yang menghasilkan sampel responden lebih mewakili profil populasi masyarakat Indonesia.

"Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil Tahun 2022," tegas Amalia.

Lanjutkan Membaca ↓