Gonjang Ganjing Kadin hingga Heboh Munaslub, Ada Kepentingan Politik?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan peristiwa yang saat ini terjadi di Kadin tidak ada urusan politik dan tidak ada intervensi. 

“Konteks ini tidak ada disini urusan politik, tidak ada intervensi, tetapi ada perorangan atau kelompok yang memang melakukan Munaslub secara ilegal,” kata Arsjad dalam konferensi pers, Minggu (15/9/2024). 

Arsjad membantah rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September kemarin karena Arsjad saat itu cuti dari jabatannya dan menjadi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud pada Pemilu beberapa waktu lalu. 

Arsjad menuturkan, semua keputusan selalu didiskusikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kadin Daerah dan pengurus harian. 

Arsjad pada saat itu memutuskan untuk mengambil cuti dan menjadi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud, tetapi teman-teman di Kadin meminta agar Arsjad tidak perlu mengambil cuti karena berdasarkan AD/ART dirinya tidak perlu mengambil cuti. Namun pada akhirnya, Arsjad tetap mengambil cuti.

“Saya putuskan ke teman-teman kita harus tunjukkan good governance kita memastikan kita selalu mengacu pada good governance maka saya putuskan melaksanakan yang namanya berhalangan hadir atau cuti, itu yang saya lakukan," jelasnya.

Meskipun begitu, Arsjad masih belum bisa mengungkapkan nama oknum atau yang berada di balik kegiatan Munaslub Kadin pada Sabtu kemarin. 

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung pada Sabtu, 14 September 2024 yang melantik Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin 2024-2029 yang kini sedang diperiksa oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Arsjad menjelaskan saat ini Dewan Pengurus Kadin Indonesia sedang melakukan investigasi mendalam, termasuk pemeriksaan dan pengkajian terkait dugaan pelanggaran tersebut.

"Dari hasil penyelidikan ini, kami yakin akan terungkap. Terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub. Yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok-kelompok di dalam lingkup Kadin Indonesia," kata Arsjad dalam konferensi pers, Minggu (15/9).

Lebih lanjut, Arsjad menegaskan tindakan disipliner akan diambil terhadap individu atau kelompok yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Kemudian kami akan mengambil tindakan disipliner kepada pihak-pihak yang terlibat," imbuh dia.

Arsjad memastikan Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga pengusaha besar, buruh, dan profesional.

Menurutnya langkah hukum ini diharapkan dapat membawa kepastian dan kejelasan dalam kepengurusan Kadin serta menjaga reputasi organisasi sebagai wadah yang adil dan transparan bagi seluruh anggotanya.

"Untuk memastikan Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha, dari mikro, kecil, menengah, hingga pengusaha besar, buruh, hingga profesional," pungkas dia.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Anindya Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024.

Terlepas dari hasil Munaslub ini, Anindya Bakrie berharap dirinya bisa diakui secara resmi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia oleh semua pihak. 

"Saya berharap bisa jadi ketua umum bukan hanya untuk yang pemilih saya sore hari ini, tapi ketua umum untuk semuanya," ujar Anindya Bakrie dalam postingan story Instagram saat dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub, Sabtu (14/9/2024).

Tak hanya secara internal, ia juga ingin status barunya bisa direkognisi oleh pemerintahan. Baik oleh kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun kabinet selanjutnya di bawah pimpinan Prabowo Subianto. 

"Saya juga dengar dan dapat pesan dari beberapa pemimpin kita, petinggi-petinggi pemerintah, bahwa mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa diterima oleh pimpinan-pimpinan, baik yang sekarang maupun masa depan," ungkapnya.

Sejumlah anggota Kadin Indonesia yang menghadiri Munaslub meyakini, musyawarah ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. 

"Sudah sesuai AD/ART, dihadiri oleh peserta yang mayoritas dan kuorum. Jadi ini sudah sesuai dengan AD/ART semuanya," tegas Ketua Pelaksana Munaslub yang juga Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk, Bayu Priawan Djokosoetono pada kesempatan selanjutnya. 

Konfirmasi senada turut disampaikan Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman. Menurut dia, Munaslub ini digelar guna menyikapi situasi yang terjadi di internal Kadin Indonesia.

"Ya kita menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin Indonesia, demi kepentingan Kadin Indonesia yang lebih baik ke depan. Diikuti saja nanti, sudah sesuai (AD/ART). Intinya sudah memenuhi kuorum," ungkap dia.

Sejumlah Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyatakan penolakannya terhadap upaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia, dengan agenda utama melengserkan Ketua Umum Arsjad Rasjid. 

Penolakan tersebut disampaikan antara lain oleh Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat, Papua, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, serta Papua Barat. Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. 

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan, Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyatakan sikap menolak Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno pada 29 Agustus 2024. 

"Rapat Pleno Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).