Bank Indonesia Setop Publikasi JIBOR Mulai 1 Januari 2026, Ini 4 Langkah Transisi ke INDONIA

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia selaku pengelola (administrator) dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR pada seluruh tenor (tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan), terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. 

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menuturkan, penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunaan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (INDONIA). 

"Pengumuman ini akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR," kata Erwin, Jumat (27/9/2024).

Erwin menjelaskan, mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR ini, National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR pada hari ini,Jumat,  27 September 2024. 

Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR. Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, INDONIA. 

Kata Erwin, panduan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses transisi JIBOR, dan membantu pelaku usaha serta seluruh stakeholder memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju INDONIA.

Dalam panduan tersebut, NWGBR juga merekomendasikan pelaku pasar yang memiliki eksposur JIBOR untuk melakukan empat langkah utama :

1.Penggunaan suku bunga referensi alternatif/ Alternative Reference Rate (ARR) berupa INDONIA dan Compounded INDONIA pada kontrak keuangan baru secara bertahap sejak 1 Januari 2025. Tahapan dilakukan dengan rincian untuk tenor overnight sampai dengan 1 minggu dimulai 1 Januari 2025, untuk tenor 1 bulan sampai dengan 3 bulan dimulai 1 April 2025, dan untuk tenor 6 bulan sampai dengan 12 bulan dimulai 1 Juni 2025.

2.Membentuk atau melanjutkan tim transisi untuk memastikan kelancaran proses transisi JIBOR.

3.Agar para pihak memastikan kontrak legacy JIBOR telah memiliki fallback clause language termasuk melakukan re-papering apabila diperlukan.

4.Mengikuti terus perkembangan domestic benchmark reform.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) selaku pengelola (administrator) dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR terhitung sejak 1 Januari 2026.

Penghentian permanen publijasi JIBOR ini berlaku pada seluruh tenor (tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan).

Adapun penghentian secara permanen publikasi JIBOR sejak 1 Januari 2026 sejalan dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara telah menindaklanjuti reformasi penguatan acuan suku bunga, melalui peralihan dari penggunaan Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based, menjadi acuan suku bunga yang lebih kredibel menggunakan acuan transaksi yang terjadi di pasar (transaction-based).

Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunaan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (INDONIA).

Pengumuman ini akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR.

Mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR ini, NWGBR telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR pada Jumat, 27 September 2024. Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR. Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, INDONIA.

Adapun NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengajak para investor di Tiongkok untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia khususnya pada proyek strategis energi terbarukan, teknologi digital, serta hilirisasi industri.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono,  dalam Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 yang digelar pada 25-27 September 2024 di China.

Doni menjelaskan, ICBF merupakan  forum untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, dan mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis.

Dalam forum strategis yang mengusung tema "Navigating New Horizons: Seizing Investment Opportunities in Indonesia for Stability and Sustainable Growth" ini, Bank Indonesia mempromosikan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah, kepada kalangan Investor dan asosiasi bisnis/industri, serta perwakilan pemerintah yang menangani kebijakan ekonomi, investasi manufaktur dan ekonomi hijau di Tiongkok.      

Doni mengatakan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi Tiongkok. Ia pun menyampaikan beberapa hal penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk investasi di Indonesia.

Pertama, stabilitas Rupiah yang terjaga dan likuiditas yang memadai, didukung langkah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency settlement/LCT) untuk perdagangan dan investasi bilateral.

"Sejak diimplementasikan pada tahun 2021 hingga Juli 2024, nilai transaksi antara Indonesia dan Tiongkok dengan menggunakan mata uang lokal mencapai USD1,2 miliar, dengan rata-rata pengguna bulanan telah mencapai lebih dari tiga ratus perusahaan," kata Doni, di Tiongkok, Jumat (27/9/2024).

Kedua, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, komitmen penuh pemerintah Indonesia pada reformasi struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Keempat, pertumbuhan digitalisasi yang signifikan.

Selama setahun terakhir, pertumbuhan transaksi pembayaran digital berbasis QR code mencapai 200% dengan total lebih dari 52 juta pengguna dan 33 juta merchants. Kelima, komitmen Indonesia untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan hijau.

Dalam hal ini, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan  dukungan kerangka kebijakan makroprudensial  yang pro-growth.

Adapun kata Doni, forum ICBF 2024 membahas isu diantaranya terkait peluang investasi di sekuritas Bank Indonesia, serta peran LCS dalam mengurangi ketergantungan pada valuta asing lain seperti USD, untuk meminimalkan risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Selain itu, Bank Indonesia juga menerima beberapa pernyataan minat, baik langsung kepada Bank Indonesia maupun Bank perantara, untuk membeli Sekuritas Bank Indonesia. ICBF 2024 diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan UOB China dan Bank Mandiri Shanghai, didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai dan Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok.

"Forum ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta memperkuat fondasi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan," pungkasnya.