Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq membahas pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025. 

PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan wajib belajar 13 tahun, dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan. 

Diana mengatakan, target program ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB. Mencakup sekolah negeri maupun swasta, dengan alokasi anggaran Rp 19,5 triliun.

"Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya. Dimungkinkan juga untuk dilakukan pembangunan ruang kelas baru jika diperlukan atau rekonstruksi kembali apabila dalam kondisi berat," jelasnya, Sabtu (23/11/2024).

Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang ditangani berdasarkan usulan dan data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. 

Pelaksanaannya dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap 1 sebanyak 1.380 sekolah/madrasah, dan tahap 2 sebanyak 10.040 sekolah/madrasah.

Disampaikan Diana, Kementerian PU sudah mulai melakukan survey, verifikasi, validasi lokasi serta perencanaan teknis. Sehingga akan segera menggelar kick off atau sosialiasi bersama Kemendikdasmen, Kemenag, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. 

"Pada November-Desember ini akan mulai dilakukan lelang dini. Sehingga ditargetkan Januari 2025 sudah bisa mulai konstruksi dan diharapkan bisa tuntas seluruh konstruksinya pada Desember 2025," imbuh Diana. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024). Salah satu poin utama pembahasan terkait alokasi anggaran 2025.

Seperti diketahui, Kementerian PU mengantongi anggaran 2025 sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, alokasinya harus dibagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang juga instansi pecahan dari Kementerian PUPR.

"Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin. PUPR Rp 116 (triliun), tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR. Tetap masih (sama), angkanya enggak berubah," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seusai pertemuan dengan Wamenkeu dan jajarannya, Senin (18/11/2024).

Alokasi Anggaran

Adapun secara alokasi, Kementerian PKP mendapat jatah Rp Rp 5,078 triliun di 2025. Besaran pagu tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Lantaran terlalu minim untuk bisa mendukung program 3 juta rumah.

Maruarar lantas meminta tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun. Merespons itu, Diana mempersilakan Kementerian PKP usul tambahan anggaran langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Kalau anggaran yang kemarin untuk Perumahan kan cuman Rp 5 triliun. Sisanya nanti minta sendiri. Proses, usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang," ujar Diana.

Sebelumnya, Maruarar sempat mempertanyakan alokasi anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya sekitar Rp 5,1 triliun. Padahal, kebutuhan dana pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," ucap Maruarar Sirait, usai kunjungan ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

"Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," sambung pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ara menyatakan, Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan. Sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Dia juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50:50. Sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," tutur Ara.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperluas cakupan jaringan irigasi induk yang bersumber dari Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang, Banten. 

Peningkatan kapasitas saluran irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Cibaliung bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian Banten, dalam rangka mendukung Asta Cita program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU, dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. 

"Rehabilitasi DI Cibaliung merupakan proyek lanjutan Bendung Cibaliung yang telah selesai dibangun pada tahun 1980," ujar Bob Arthur dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)  

Pada 18 Oktober 2024, Kementerian PU telah memulai pekerjaan rehabilitasi DI Cibaliung di Kecamatan Cikeusik seluas 4.303 hektare (ha). Terdiri dari Cibaliung Kiri seluas 1.810 ha dengan debit 2,73 m³per detik, dan Cibaliung Kanan seluas 2.493 ha dengan debit 3,76 m³ per detik. 

Pekerjaan rehabilitasi DI Cibaliung di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Dengan kontraktor pelaksana Hansol-Waskita melalui skema Joint Venture. 

Biaya pekerjaannya bersumber dari dana pinjaman EDCF senilai Rp 233,8 miliar, dengan masa pekerjaan 730 hari kalender dan ditargetkan selesai Oktober 2026. 

Besaran anggaran tersebut digunakan untuk peremajaan Bendung Cibaliung, penanganan saluran primer sepanjang 24,43 km dan saluran sekunder sepanjang 13,83 km pada Cibaliung kanan serta saluran primer DI Cibaliung kiri sepanjang 7,31 km. 

Selanjutnya juga dilakukan rehabilitasi pada bangunan bagi sadap sebanyak 3 buah, bangunan ukur 1 buah , bangunan terjun 5 buah, bangunan sadap 31 buah, gorong-gorong pembuang 44 buah, dan talang pembuang 36 buah. 

Melalui program rehabilitasi, Bob menyampaikan, diharapkan sistem pengelolaan air pada DI Cibaliung dapat dimoderinsasi. Sehingga meningkatkan kapasitas saluran irigasi serta dapat memaksimalkan potensial sumber daya lahan pertanian dan air irigasi. 

"Diharapkan program rehabilitasi DI Cibaliung berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pandeglang, dengan indeks pertanaman meningkat dari dari 113 persen menjadi 190 persen," pungkas dia.