Prabowo Tunjuk Bahlil Lahadalia jadi Ketua Satgas Hilirisasi, Apa Tugasnya?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membentuk satuan tugas yang dikenal sebagai Satgas Hilirisasi. Tujuan dari satgas ini adalah untuk mengawasi proses pengolahan bahan mentah di Indonesia.

Seiring hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

Bahlil Lahadalia menyampaikan informasi tersebut dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, pada Rabu, 4 Desember 2024. "Dalam rapat kemarin, Presiden memutuskan untuk membentuk satgas, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas," ujar dia.

Tugas Satgas Hilirisasi

Satgas Hilirisasi dibentuk untuk melanjutkan peta jalan (roadmap) yang telah dirancang guna menarik investasi dalam 28 komoditas. Total investasi yang diharapkan mencapai sekitar USD 615 miliar dari berbagai sektor, termasuk pertambangan dan mineral. Bahlil menjelaskan, "Sebanyak 91 persen dari investasi ini berada di bawah naungan ESDM, sehingga satgas ini dibentuk untuk mempercepat proses perizinan." ujar dia

Selain melibatkan ESDM, Satgas Hilirisasi juga akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan dari sektor lain, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan industri. "Satgas ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, termasuk Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian. Semua akan berkolaborasi dalam satgas ini," tambah Bahlil.

Proses Pembentukan dan Pengesahan Satgas

Bahlil menargetkan agar Satgas Hilirisasi dapat segera terbentuk dalam waktu dekat. Proses pengesahannya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo dalam bentuk keputusan presiden (Kepres). "Keputusan ini baru saja diputuskan dalam rapat dengan Presiden Prabowo dan saat ini sedang dalam proses penyusunan," ujarBahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan mengenai isu pengemudi ojek online (ojol) yang tidak termasuk dalam daftar penerima subsidi BBM.

Dalam pernyataannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pengemudi ojol, dapat menikmati subsidi BBM secara langsung tanpa melalui bantuan langsung tunai (BLT).

Kebijakan Subsidi untuk UMKM

Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan, tdengan UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan mendapatkan subsidi dalam bentuk bahan. Untuk BBM, kami tidak akan mengalihkan ke BLT.

"Ojol akan masuk dalam kategori UMKM." Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara Indonesia Mining Summit 2024 yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, pada Rabu, 4 Desember 2024.

Pentingnya Uji Coba dan Mekanisme yang Jelas

Bahlil juga menyoroti tantangan teknis yang dihadapi, terutama terkait dengan pelat nomor kendaraan ojol yang umumnya menggunakan pelat hitam, berbeda dengan pelat kuning yang digunakan oleh kendaraan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba dan pengembangan mekanisme yang tepat agar pengemudi ojol dapat mengakses BBM bersubsidi dengan mudah.

"Kami sedang menguji cara untuk membedakan antara pelat hitam yang digunakan untuk usaha ojol dan yang bukan. Pengemudi ojol termasuk dalam kategori UMKM, namun sebelumnya terdapat kesalahpahaman terkait hal ini." Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pengemudi ojol dalam mendapatkan subsidi BBM," ujar dia.

Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan bahwa jutaan pengemudi ojek online (ojol) siap melakukan aksi unjuk rasa jika pemerintah melarang mereka untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Igun menegaskan, "Apabila pengemudi ojol tidak dapat mengakses BBM bersubsidi, maka akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa yang besar di seluruh Indonesia."

Menurut Igun, rencana pencabutan subsidi BBM bagi pengemudi ojol dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Banyak pengemudi ojol yang saat ini sudah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. "Bukan hanya sulit untuk membeli BBM non-subsidi, bahkan untuk mengisi BBM bersubsidi pun, pengemudi ojol sering kali harus menahan lapar di jalan agar kendaraan mereka tetap dapat beroperasi," jelasnya.

Keputusan pemerintah mengenai subsidi BBM memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan para pengemudi ojol. Kebijakan ini bisa memperburuk kondisi ekonomi mereka yang sudah tertekan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan suara dan kebutuhan pengemudi ojol dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan subsidi BBM.

Kesimpulan

Dalam situasi ini, komunikasi antara pemerintah dan pengemudi ojol sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Aksi unjuk rasa yang direncanakan mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan pengemudi ojol yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang ada.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di kementeriannya. Tujuannya, untuk melawan pengeboran dan penambangan ilegal.

Dia menuturkan, ini jadi salah satu upaya untuk melakukan penegakan hukum di sektor ESDM. Tambahan unit eselon 1 tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait organisasi Kementerian ESDM.

"Menyangkut dengan penegakan hukum, saya ingin melaporkan kepada bapak ibu semua bahwa kementerian kita, kementerian kami di ESDM berdasarkan perpres, ada menambah satu struktur baru yang namanya Dirjen Gakum," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dia menuturkan, susunan organisasi Ditjen Gakkum itu masih disusun. Namun, tugas utamanya adalah menertibkan illegal drilling dan illegal mining.

"Dirjen Gakum ini kita akan mengoptimalkan dalam waktu dekat, strukturnya lagi kami buatkan, tujuannya adalah untuk menyelesaikan illegal mining dan illegal drilling," ujarnya.

"Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day," Bahlil menambahkan.

Guna mendukung rencana penegakan tersebut, Bahlil meminta dukungan para anggota DPR RI. Menurut dia, banyak Ditjen Gakkum di sektor ESDM ini banyak godaan untuk melanggar.

"Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini dirjen gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur saja. Jadi saya juga minta, kalau kita mau commit, kita buat barang ini bagus, ayo," bebernya.