Polemik Truk ODOL: Pertumbuhan Ekonomi Ditukar Nyawa

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan keprihatinan terhadap Indonesia, yang saat ini berada dalam situasi darurat truk obesitas. Utamanya lantaran kebijakan soal larangan truk dengan muatan berlebih (zero ODOL) terus menerus mundur.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyatakan, kebijakan zero ODOL tak kunjung mengemuka lantaran adanya beda pandangan antar instansi pemerintah. Khususnya Menteri Perhubungan (Menhub) dengan Menteri Perindustrian (Menperin) dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Pada satu sisi, angkutan logistik berlebih muatan dinilai tidak bisa dihilangkan, lantaran ditakutkan bakal menyebabkan angka inflasi melambung.

"Zero ODOL sudah diundur, undur, undur terus-terusan. Malah Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengatakan bahwa ODOL itu tidak bisa dihilangkan karena akan menyebabkan inflasi," ujar Tory saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Selasa (28/1/2025).

Masalah Truk ODOL Sudah Mengakar

Tory tak memungkiri jika pemberantasan truk ODOL bakal sangat sulit, meskipun kecelakaan akibatnya sudah banyak memakan korban nyawa. Lantaran permasalahan dari angkutan logistik ini sudah sangat sistemik dan mengakar.

Meskipun begitu, ia tak ingin truk obesitas terus menelan korban jiwa. Tory meminta pemerintah saling berangkulan, sebelum kecelakaan akibat angkutan logistik semakin viral.

"Saling kait-mengkait semuanya. Kementeriannya sampai tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa kolaborasi. Jangan sampai kemudian kita nunggu jadi viral, kematian-kematian akibat truk ODOL ini jadi viral. Kemudian negara ini jadinya justice by viral," bebernya.

Di sisi lain, Tory tak memungkiri jika kehadiran angkutan logistik merupakan salah satu nyawa dari pertumbuhan ekonomi. Khususnya demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, ia tidak mau negara semakin kaya dengan mengambil nyawa warganya sebagai tumbal. Akibat pemerintah lalai mengatasi masalah kendaraan berlebih muatan di jalan.

"Saya sampaikan, ODOL ini jadi masalah dan membunuh warga negara berkali-kali. Kalau pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak didukung oleh sistem logistik yang baik, maka kematian akibat ODOL itu akan terus-terusan terjadi dan malah kemudian meningkat," sebutnya

"Jadi apa gunanya pertumbuhan ekonomi 8 persen kalau kemudian banyak yang meninggal? Moso kayak orang punya pesugihan, pakai tumbal," keluh Tory.

Kendati begitu, penyelesaian truk ODOL bukan perkara gampang, lantaran pengaturannya masih sangat sektoral. Artinya, Tory menjabarkan, satu instansi hanya bisa mengurusi perkara ODOL dari regulasi yang ada di sektor itu. Sementara pengaturan lainnya jadi wewenang dari instansi lain.

"Kalau misalnya tahun lalu MTI diskusi sama Kementerian Perhubungan. Oke, yang dijadikan tersangka nantinya tidak hanya pengemudi, tapi pemilik truk dan pemilik barang," ungkapnya.

"Nah yang ngurusin pemilik barang siapa, (Kementerian) Perindustrian. Oh, enggak mau saya kayak gitu," kata Tory.