Penyelesaian Truk ODOL Tunggu Prabowo dan AHY Turun Gunung

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, menanti langkah pasti dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan persoalan angkutan logistik berlebih muatan atau truk ODOL (Over Dimension/Over Load).

Menurut dia, kebijakan zero ODOL terus menguap sejak 2019 silam lantaran adanya perbedaan sudut pandang di masing-masing instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Padahal, ia menyebut kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL yang merenggut korban nyawa hampir setiap hari terus terjadi. Oleh karenanya, ia menunggu gebrakan langsung dari Prabowo terkait masalah itu.

"Kalau sudah menteri-menteri pada enggak akur, presidennya harus turun tangan. Karena satu warga negara, pa Presiden, itu sama nilainya dengan seluruh warga Indonesia, siapapun itu," pinta Tory saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Selasa (28/1/2025).

"Karena ODOL ini sudah berkali-kali menyebabkan kecelakaan, dan kemudian kematian, dan ini kelihatannya sudah sangat sistemik. Kita tahu menterinya enggak akur, kita tunggu presidennya aja, mumpung presidennya baru," kata dia sembari berharap.

Harapan Baru

Tory menilai, permasalahan ODOL ini wajib diperhatikan dengan serius. Ia lantas menaruh harapan kepada wajah-wajah baru yang terpilih jadi pejabat di pemerintahan, agar bisa membuat peta jalan (roadmap) bersama untuk menyelesaikan masalah ODOL.

Tak terkecuali untuk Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sekarang jadi koordinator langsung dari Menteri Perhubungan (Menhub).

"Apalagi ada Kemenko baru, Kemenko Infrastruktur. Ini harusnya ngambil prakarsa untuk menyusun roadmap yang jelas. Semua kementerian terkait bersama dengan Kemenko mencari solusi untuk ODOL," tutur dia.

Dalam penyelesaian masalah kendaraan logistik berlebih muatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sejak 2 tahun lalu disebutnya sudah menyampaikan perlunya ada perubahan paradigma. Khususnya terkait berbagai wewenang truk ODOL yang saat ini masih sangat multisektor.

"Kalau di RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) mengatakan, bahwa untuk mencapai 8 persen perlu ada transformasi tata kelola, ini termasuk yang di sektor logistik," ujar Tory.

"Tidak bisa lagi tata kelolanya berdasarkan sektor by sektor. Perhubungan sendiri, Kemendag sendiri, yang punya komoditas sendiri, yang punya jalan sendiri. Harus menjadi satu payung. Kemenko Infrastruktur harusnya punya logistik dalam bagian dari supply chain," bebernya.

Maraknya kecelakaan akibat truk berlebih muatan alias over dimension overload atau truk ODOL terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari ketidaksiapan pemerintah hingga ramainya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, semisal aksi pungutan liar alias pungli.

"Karena memang ada banyak masalah (terkait truk ODOL). Kita punglinya masih banyak, mulai dari seragam sampai yang tidak pakai baju," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno saat berbincang dengan Liputan6.com di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara.

Berdasarkan kisah dari adiknya yang merupakan pengusaha barang, Djoko menyebut, perusahaan angkutan darat rutin menyetor bayaran tiap bulannya ke oknum aparat.

"Dishub DKI jakarta tuh masih pungli, Bekasi juga. Bekasi parah itu. Tapi saya telusuri Bekasi itu bukan oknum ASN-nya, honorer. Honor itu biar dia setor duit, buat diangkat lagi jadi honorer. Lingkaran setannya di situ," ungkapnya.

Selain pungli, Djoko juga menyoroti oknum-oknum yang doyan menerima amplop, untuk meloloskan truk obesitas agar bisa lanjut mengaspal. "Kemudian, cawe-cawe aparat penegak hukum di jembatan timbang juga masih tinggi," imbuhnya.

Di luar itu, Djoko juga menyoroti belum adanya kompas standar untuk pengemudi truk besar. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia kepada para pengemudi truk tambang emas di Papua.

"Pertambangan supirnya ketat. Mau berangkat, tensi darah diperiksa. Saya pernah ke Freeport, di sana KIR kita enggak berlaku, tapi angka kecelakaannya nol. Selama 10 tahun terakhir cuman satu kali kecelakaan. Tapi rute dia dari Timika ke Tembagapura, ketat supirnya, mau berangkat diperiksa," bebernya.