Jepang Kukuh Danai PLTU Batang Meski Konstruksi Molor

Rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah masih terus bergulir. Meski sudah dipastikan molor dari jadwal, namun Japan Bank for International Cooperation (JIBC) tetap akan membiayai proyek PLTU terbesar di Asia Tenggara itu.

Chief Executive Officer JIBC, Hidroshi Watanabe mengungkapkan pendanaan pembangkit listrik ini masuk dalam dua tahapan.

Pertama, pembiayaan PLTU ini dapat dilakukan pihak swasta dengan dana maupun luar negeri. Sedangkan tahap kedua untuk transmisinya bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat.

"Walaupun molor dari jadwal (pembangunan) yang sudah ditentukan, tapi kami akan teruskan proyek ini dan siap mendanai," ujar dia saat ditemui di acara Konferensi Pers Financial Policy Dialogue antara JIBC dan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Hanya saja, Watanabe mengaku, pihaknya tinggal memproses penerbitan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) sesuai dengan standar yang diberlakukan JIBC. "Tapi kami tetap bertekad menjaga governance dalam setiap proyek yang kami danai," lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, hasil tes dari Amdal telah mengantongi persetujuan dari pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

"Penyelesaian sertifikasi lahan atau tanah bisa dalam waktu dekat. Juga untuk sisa lahan (yang belum dibebaskan) karena kami terus melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait supaya mencapai hasil terbaik," jelas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya menyatakan pembangunan PLTU Batang memerlukan tambahan lahan seluas 39 hektare (ha). PLTU tersebut rencananya akan mulai kontruksi pada tahun depan.

"Permintaan sebenarnya 192 ha, dan sudah selesai pembebasan lahan 187 ha melalui pendekatan b to b (secara bisnis), antara pengembang proyek PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dan masyarakat," kata dia.

Pemancangan Tiang Pertama (ground breaking) PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) ini akan dilakukan pada tahun 2014 dan menuntaskan masalah keuangan (financial closing) pada Oktober 2013. Sehingga diharapkan 2018 beroperasi atau molor dari rencana semula pada 2017.  

Proyek yang diperkirakan akan menelan investasi Rp 35 triliun itu menggunakan teknologi pulverized coal supercritical itu merupakan satu dari proyek KPS dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat menggandeng dua pihak swasta asing dari Jepang J Power dengan investasi 34%, Itochu 30%, dan Adaro sebagai investor lokal dengan investasi 34% serta pelaksana tender BPI.