Metode Populasi, Jurus BPK Biar Audit Kementerian Akurat

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengaku akan terus meningkatkan kualitas audit kedepannya, terutama ditujukan kepada Kementerian Lembaga (K/L).

"Dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti daerah itu tidak memiliki masalah. Audit WTP yang saat ini dilakukan menggunakan metode samping. Untuk kedepannya kami akan menggunakan metode populasi, sehingga bisa lebih akurat," ujar Hadi di Kantor BPK, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Menurut dia, BPK sudah mencoba di dua kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Jika menggunakan jalur online dalam mencari data dari Jakarta, BPK hanya membutuhkan waktu lima menit, sedangkan Surabaya membutuhkan waktu hingga 3-4 jam, karena bergantung dengan jaringannya.

"Kalau pakai metode ini, maka hasil audit BPK lebih valid lagi. Sehingga opini bisa lebih tepat dan akurat," tegas Hadi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengaku mendukung penuh peningkatan kualitas audit BPK. Sehingga bisa meningkatkan kualitas opini WTP yang diberikan BPK kepada K/L dan semua kepala daerah.

"Kalau selama ini opini WTP sering disalahgunakan pemerintah daerah (pemda). Karena kalau ada opini WTP, para penegak hukum tidak dibolehkan masuk untuk mengaudit," kata Samad.

Lanjut Samad, tim pencegah korupsi dari KPK sudah menyium adanya indikasi korupsi yang dilakukan beberapa daerah, dalam hal ini yang memiliki opini WTP dari BPK.

"Untuk kedepan, kita harus lebih memiliki sikap hati-hati, agar pemda, baik kabupaten, provinsi jangan menjadikan jaminan opini WTP itu sebagai alasan untuk tidak mau dilakukan audit atau pemeriksaan," tutup Samad. (Dis/Nur)