Koperasi dan BUMD Diusulkan Kelola Sumur Tua Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku mendorong peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengelola sumur tua.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Yoseph R. Karundeng mengatakan SKK Migas sangat mendukung keterlibatan KUD  maupun BUMD dalam pengelolaan dan pengusahaan sumur minyak tua di wilayah Papua. Lewat langkah ini diharapkan akan ada peningkatan produksi minyak bumi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat.

"Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dan Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 23/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua," kata Yoseph seperti dikutip Liputan6.com, dari situs resmi SKK Migas, di Jakarta, Minggu (13/10/2013)

Yoseph menambahkan, di wilayah Papua khususnya Kabupaten Sorong telah berdiri satu KUD yang terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan sumur tua sebanyak 23 sumur di wilayah kerja Pertamina EP.

"SKK Migas Perwakilan Pamalu ingin agar semakin banyak KUD dan BUMD yang terlibat dalam pengelolaan sumur tua di Papua agar produksi minyak dapat ditingkatkan karena masih ada sekitar 208 sumur tua di Papua,” ungakapnya.

Kepala Dinas Produksi SKK Migas, Yunianto menjelaskan potensi pengelolaan dan pengusahaan sumur tua di Indonesia masih sangat besar. Tercatat terdapat 13.824 sumur tua di seluruh Indonesia terdiri dari 745 sumur tua yang aktif dan 13.079 sumur tua yang tidak aktif.

Di Papua sendiri terdapat 208 sumur tua, di Seram 229 sumur tua, Kalimantan Timur 3.143 sumur tua, Kalimantan Selatan 100 sumur tua, Sumatera Bagian Utara 2.392 sumur tua, Sumatera Bagian Tengah 1.633 sumur tua, Sumatera Bagian Selatan 3.623 sumur tua dan di Jawa 2.496 sumur tua.(Pew/Shd)