Otoritas Nigeria Desak Pemerintah Larang Binance

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah otoritas di Nigeria, Asosiasi Operator Bureaux De Change Nigeria (ABCON) telah mendesak pemerintah Nigeria untuk melarang operasi Binance karena memperburuk ketegangan mata uang Naira.

Presiden ABCON Alhaji Aminu Gwadebe menyatakan pertukaran tersebut menjadi titik jangkar untuk pasar resmi dan paralel negara untuk dolar AS. Gwadebe menyoroti peran Binance dalam memberikan lebih banyak tekanan pada mata uang, dengan mengatakan bursa adalah pasar yang paling likuid.

“Seperti yang saya katakan, Binance adalah pasar yang paling likuid. Mereka melakukan 1,2 juta transaksi per detik. Jadi ini adalah pasar yang sangat likuid tetapi itu bukan status yang menakutkan, kami dapat menembusnya melalui konten dan kekhasan lokal kami,” kata Gwadebe, dikutip dari Coinmarketcap, Sabtu (19/8/2023).

Dia menambahkan, harus melakukan sesuatu yang dapat menghentikan Binance. Ini adalah kompetisi yang perlu melarang Binance. Pada Juni, Bank Sentral Nigeria bergerak untuk menyatukan semua segmen pasar valuta asing (FX), mengakhiri kontrol ketatnya terhadap mata uang lokal.

Namun, langkah tersebut tidak mengurangi tekanan pada mata uang Nigeria, Naira, karena mata uang tersebut terdevaluasi menjadi lebih dari 900 Naira menjadi USD 1,00 di pasar paralel. Sebagai perbandingan, menurut data situs web apex bank, diperdagangkan sekitar 768 Naira di pasar resmi.

Binance populer di Nigeria

Binance adalah salah satu platform kripto paling populer di negara Afrika. Melalui layanan peer-to-peer, pertukaran dapat menghindari larangan pada 2021 yang diberlakukan oleh Bank Sentral Nigeria pada aktivitas perdagangan kripto.

Dominasi perusahaan di wilayah tersebut semakin diperkuat setelah FTX runtuh November lalu. Namun, pihak berwenang Nigeria telah memperingatkan warga operasi pertukaran itu ilegal di dalam negeri.

Sebelumnya, Badan Nasional untuk Proyek Perspektif (NAPP) telah memberi wewenang kepada Kapital Bank dan Ravnaq Bank, dua bank swasta di Uzbekistan, untuk mengambil bagian dalam pengaturan kripto.

Dalam sebuah laporan, kolaborasi ini memungkinkan rekening bank dengan akses ke pertukaran kripto dan mekanisme pertukaran otomatis akan diintegrasikan dengan kartu kripto plastik yang bernama UzNEX.

Kartu kripto ini akan didukung oleh penyedia pembayaran terkemuka, Mastercard. Akhir Desember 2023 adalah target peluncuran pelanggan akhir kartu kripto kedua bank.

Sejak 2023, pemerintah Uzbekistan telah melarang entitas tanpa izin untuk menawarkan layanan cryptocurrency. Pada November 2022, lisensi pertama diberikan kepada bisnis mata uang kripto regional. Sebelumnya, Uzbekistan memberlakukan pembatasan akses pada sejumlah bursa cryptocurrency internasional utama.

“Peserta rezim khusus akan menguji solusi untuk mengintegrasikan sistem perbankan otomatis, sistem informasi pertukaran kripto, pusat pemrosesan bank dan sistem pembayaran internasional MasterCard,” menurut laporan tersebut, dikutip dari Coinmarketcap, Jumat (18/8/2023).

Pendekatan regulasi negara terhadap kripto dimulai dengan keputusan presiden pada 2022 ketika NAPP diluncurkan untuk mengawasi industri aset digital. Keputusan tersebut juga memberikan rincian hukum yang komprehensif terkait operasi penambangan cryptocurrency di Uzbekistan.

Kapital Bank dan Ravnaq Bank tetap menjadi dua dari tiga peserta terdaftar dalam Rezim Khusus. Persetujuan Ravnaq Bank untuk berpartisipasi dalam uji coba dilaporkan pada 14 Agustus 2023.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa mantan bos pertukaran kripto FTX yang bangkrut, Sam Bankman-Fried karena telah menggunakan dana customer untuk memengaruhi regulasi cryptocurrency.

Ini dilakukan Sam Bankman-Fried dengan memberikan USD 100 juta atau setara Rp 1,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.331 per dolar AS) dalam kontribusi kampanye politik untuk partai Demokrat dan Republik menjelang pemilihan paruh waktu AS 2022.

Dalam dakwaan baru yang diajukan Senin, DOJ mengatakan Bankman-Fried, yang dipenjara pada Jumat, telah menyalahkan dan menggelapkan simpanan nasabah FTX, yang ia gunakan untuk beberapa tujuan termasuk politik.

Jaksa pada awalnya membatalkan tuduhan dana kampanye terhadap Bankman-Fried pada Juli lalu, tetapi mengatakan pekan lalu mereka akan melanjutkan tuduhan dana kampanye sebagai bagian dari tuduhan penipuan dan pencucian uang secara bersamaan.

“Seperti yang diketahui dengan baik oleh Bankman-Fried, keuangan FTX mengandung kekurangan multi-miliar dolar yang disebabkan oleh penyalahgunaannya sendiri atas dana pelanggan dari bursa, namun ia terus melanjutkan melalui keruntuhan FTX pada November 2022 untuk menggunakan dana pelanggan yang disalahgunakan untuk membayar investasinya,” kata DOJ, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (16/8/2023).

DOJ menambahkan Bankman-Fried menggunakan dana tersebut untuk memberikan kontribusi kepada Demokrat dan Republik untuk berusaha mempengaruhi regulasi cryptocurrency. 

FTX adalah pertukaran aset digital populer yang memungkinkan klien untuk membeli, menjual, dan bertaruh pada harga cryptocurrency di masa depan.

Merek kripto besar memiliki kesepakatan dengan Miami Heat, dan mantan CEO dan salah satu pendiri Bankman-Fried tampaknya dicintai oleh para elit.

Tetapi perusahaan itu tiba-tiba bangkrut pada November. Bankman-Fried kemudian ditangkap di Bahama, dan jaksa menuduh dia salah mengatur pertukaran dan melakukan penipuan.