Rio de Janeiro Bakal Terima Kripto Jadi Pembayaran Pajak Properti

Liputan6.com, Jakarta - Rio de Janeiro sedang mencari perusahaan kripto untuk mengoperasikan pajak properti kota itu pada 2023. Menurut sebuah keputusan yang diterbitkan pada 11 Oktober 2022, Rio de Janeiro memungkinkan pembayar pajak untuk menggunakan kripto bersama mata uang fiat untuk membayar pajak properti. 

Langkah ini menjadikan Rio kota Brasil pertama yang menerima aset digital sebagai pembayaran pajak. Dengan ini, diharapkan pembayar pajak akan dapat membayar dengan lebih dari satu aset kripto dan jenis pajak lainnya akan diaktifkan di masa depan, kata kota tersebut. 

Keputusan tersebut juga menyatakan perusahaan yang bersedia memberikan layanan harus terdaftar di kota tersebut dan mematuhi persyaratan otoritas Brasil. 

Nantinya, perusahaan yang disewa akan menyediakan layanan pembayaran cryptocurrency dan mengubah kripto menjadi mata uang fiat. Dana akan ditransfer ke kota dalam mata uang fiat lokal tanpa biaya tambahan untuk pembayar pajak. 

Wali Kota Rio de Janeiro, Eduardo Paes mengatakan Rio de Janeiro adalah kota global. Oleh karena itu, mengikuti kemajuan teknologi dan ekonomi di jagat aset keuangan digital.

“Kami memiliki pandangan ke masa depan dan kami ingin menjadi ibu kota inovasi dan teknologi negara. Kota kami adalah yang pertama di Brasil yang menawarkan pembayar pajak jenis pembayaran ini,” ujar Paes dikutip dari Cointelegraph, Rabu (19/10/2022). 

Tindakan Serupa

Tindakan serupa telah dilakukan di seluruh dunia. Pada September, negara bagian Colorado AS mulai menerima kripto sebagai pembayaran untuk setiap pajak yang terutang. 

Badan legislatif Arizona, Wyoming, dan Utah semuanya telah memperkenalkan tagihan untuk menerima pembayaran pajak dalam bentuk mata uang digital dengan tingkat yang berbeda-beda.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Selasa, 11 Oktober 2022, pertukaran mata uang kripto Bittrex Inc telah setuju untuk membayar denda USD 29 juta atau setara Rp 445,2 miliar untuk sanksi terhadap negara-negara tertentu dan undang-undang anti pencucian uang.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah memungut denda masing-masing sekitar USD 24 juta dan USD 29 juta, dari Bittrex.

Namun, menurut ketentuan penyelesaian, FinCEN akan mentransfer USD 24 juta ke OFAC setelah menerima pembayaran USD 29 juta dari Bittrex, karena beberapa pelanggaran berasal dari "perilaku dasar yang sama" dengan penyelidikan OFAC. Maka, secara efektif, Bittrex hanya membayar denda sekitar USD 29 juta.

Bittrex gagal mencegah orang-orang yang berada di yurisdiksi wilayah Krimea Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah menggunakan platformnya antara Maret 2014 dan Desember 2017, menurut OFAC.

FinCEN mengatakan, penyelidikannya menemukan dari Februari 2014 hingga Desember 2018, Bittrex tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif.

"Program AML Bittrex gagal mengatasi dengan tepat risiko yang terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkannya, termasuk cryptocurrency yang ditingkatkan anonimitasnya,” isi pernyataan OFAC, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (14/10/2022).

Cryptocurrency dan aset digital lainnya telah melonjak popularitasnya selama beberapa tahun terakhir dan semakin terkait dengan sistem keuangan yang diatur, membebani pembuat kebijakan dengan memantau risiko di sektor yang sebagian besar tidak diatur.

Bittrex dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters mengatakan "senang telah menyelesaikan sepenuhnya" masalah ini dengan OFAC dan FinCEN dengan persyaratan yang dapat disepakati bersama.

Sebelumnya, ada sebuah tes hukum yang digunakan regulator Amerika Serikat (AS) untuk menentukan aset yang memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, oleh karena itu aset tersebut harus diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Menanggapi hal itu,  kepala SEC, Gary Gensler mengatakan sebagian besar cryptocurrency melewati proses itu. 

Gary menyoroti hal ini karena beberapa aset kripto dinilai sebagai sekuritas bukan komoditas karena mereka melakukan proses Initial Coin Offering (ICO). Penawaran ini semuanya tercantum dalam undang-undang sekuritas AS. 

"Dari hampir 10.000 token di pasar kripto, saya yakin sebagian besar adalah sekuritas. Penawaran dan penjualan ribuan token kripto ini tercakup dalam undang-undang sekuritas,” ujar Gary, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (7/10/2022). 

Dengan kata lain, Gensler melihat sebagian besar industri kripto beroperasi secara ilegal karena tak patuh terhadap undang-undang sekuritas. Mereka tidak mengaku dirinya sebagai sekuritas.

Tidak Semua Kripto Diciptakan Sama

Meskipun begitu, tak semua kripto dianggap sebagai sekuritas, misalnya Bitcoin yang mungkin harus diperlakukan lebih seperti komoditas daripada sekuritas. 

“Bitcoin, token kripto pertama, disebut oleh beberapa orang sebagai emas digital, diperdagangkan seperti logam mulia, penyimpan nilai yang spekulatif. Langka, namun digital," ujar Gary, dengan tegas menyiratkan bitcoin secara khusus harus diperlakukan di bawah hukum komoditas daripada sekuritas.

Di sisi lain, para pendukung kripto termasuk beberapa anggota Kongres telah mendorong peraturan apa pun untuk datang dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) daripada SEC. 

Gensler, yang menjalankan CFTC dari 2009 hingga 2014, mengakui sebagian kecil koin, termasuk bitcoin, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai sekuritas, tetapi lebih memenuhi sebagai komoditas. 

Pemerintah AS Menindak Kripto

SEC lambat dalam menuntut cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. SEC menindak penawaran koin awal (ICO) pada 2018, menggugat operator stablecoin Ripple karena melakukan penawaran sekuritas ilegal pada 2020. 

SEC juga menuduh pemberi pinjaman kripto BlockFi karena gagal mendaftarkan program pinjaman hasil tinggi, dan sedang menyelidiki pertukaran populer Coinbase yang diduga menjual surat berharga yang tidak terdaftar.