Bitcoin Sempat Turun di Bawah USD 100.000, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Bitcoin (BTC) mengalami penurunan signifikan setelah pedagang melakukan aksi ambil untung beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyoroti pentingnya aset digital dalam inovasi Amerika Serikat.

Pada Senin harga Bitcoin turun lebih dari 6,5 persen, menyentuh angka di bawah USD 98.000 atau setara Rp 1,58 miliar (asumsi kurs Rp 16.175 per dolar AS) sebelum sedikit pulih. 

Penurunan ini juga memengaruhi token lain, seperti Solana (SOL) dan XRP, yang masing-masing anjlok sekitar 11 persen dan 14 persen. Ethereum (ETH), mata uang kripto terbesar kedua, sempat merosot lebih dari 8 persen.

Melansir dari Yahoo Finance, Selasa (28/1/2025), penurunan ini terjadi menyusul keputusan Trump pada Jumat lalu yang membentuk kelompok kerja untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait aset digital dalam waktu enam bulan. 

Meskipun perintah tersebut memberikan panduan awal, belum ada konfirmasi tentang langkah AS membentuk cadangan Bitcoin, yang sebelumnya dijanjikan Trump selama kampanye.

Menurut Sean McNulty dari FalconX, pasar sudah mengantisipasi sebagian besar isi perintah tersebut, sehingga apapun di bawah ekspektasi seperti absennya pembelian langsung Bitcoin oleh pemerintah menjadi kekecewaan.

Bitcoin Melonjak Lebih dari 50 Persen

Sejak kemenangan Trump pada November lalu, Bitcoin telah melonjak lebih dari 50 persen. Dukungan Trump terhadap sektor ini berkembang selama kampanye, didorong oleh keterlibatan politik dari industri kripto. 

Dia berjanji menjadikan AS sebagai pusat kripto global dan menunjuk David Sacks sebagai penasihat kripto dan kecerdasan buatan.

Namun, tren kenaikan baru-baru ini berbalik arah setelah peluncuran memecoin dari Trump dan istrinya Melania, serta langkah-langkah kebijakan yang dinilai sebagian pasar masih kurang konkret.

Sementara itu, saham Asia menguat meskipun muncul kekhawatiran baru terkait perang dagang dan sanksi AS terhadap Kolombia. Di sisi lain, ketegangan di dunia teknologi akibat inovasi kecerdasan buatan dari Tiongkok turut memengaruhi pasar secara luas, termasuk aset digital.

Sebelumnya, Bos Telsa Elon Musk, yang kini juga menjabat kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (DOGE), dikabarkan tengah menjajaki penerapan teknologi blockchain untuk melacak dan mengurangi pengeluaran federal.

Mengutip Cointelegprah, Senin (27/1/2025) DOGE juga tengah mempertimbangkan penggunaan blockchain untuk mengamankan data, melakukan pembayaran, dan mengelola gedung sebagai bagian dari dorongan efisiensi badan tersebut.

Personel dari departemen nonpemerintah yang baru ditugaskan tersebut juga telah bertemu dengan perwakilan dari jaringan blockchain publik, untuk berkonsultasi tentang potensi penggunaan oleh pemerintah AS.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Elon Musk untuk mengurangi pengeluaran hingga triliunan dolar dari anggaran federal tahunan AS, serta memastikan akuntabilitas pemerintah negara itu melalui transparansi.

Diketahui, ini bukan kali pertama penggunaan teknologi blockchain untuk mendorong transparansi pemerintah di AS.

Pada April 2024, mantan kandidat Presiden Robert F. Kennedy Jr. mengungkapkan ingin menempatkan seluruh anggaran federal AS secara onchain. Politisi tersebut mengatakan kepada hadirin di rapat umum Michigan:

"Setiap warga Amerika dapat melihat setiap item anggaran di seluruh anggaran, kapan pun mereka mau, 24 jam sehari. Anggaran kita akan diawasi 300 juta orang. Jika seseorang menghabiskan USD 16.000 untuk dudukan toilet, semua orang akan mengetahuinya," ungkap Robert F. Kennedy Jr dalam sebuah rapat umum Michigan pada saat itu,

Bahkan, proposal Kennedy mendapat dukungan luas dari para pendukung pemerintah dan anggaran yang sehat, yang berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah AS tidak terkendali.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.