Liputan6.com, Jakarta - Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang terus membina hubungan baik dengan Korea Utara. Persahabatan bahkan diawali sejak masa Pemerintahan Presiden Soekarno -- yang memberi sebutan sebuah kultivar anggrek hibrida dengan nama pendiri Korut, Kim Il-sung: Kimilsungia.
Menurut pelapor khusus PBB tentang Korea, Marzuki Darusman, dengan hubungan baik itu, Indonesia dinilai berpotensi memperbaiki kondisi negara yang kini dipimpin Kim Jong-un -- cucu Kim Il-sung.
"Indonesia punya hubungan bilateral yang baik dengan Korut," sebut Marzuki di pusat kebudayaan Amerika Serikat @America, Selasa (25/2/2015). "Kita bisa membujuk agar Korea Utara memperbaiki keadaan di sana."
Meski yakin kondisi Korut bisa berubah, tapi Marzuki menyatakan harus ada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM Korut.
Orang tersebut, tegas Marzuki, adalah Kim Jong-un. Sang Pemimpin Tertinggi atau 'Supreme Leader'.
"Korut sudah melalukan pidana kemanusian menurut pengadilan internasional. Dan yang bertanggungjawab adalah pemimpin tertinggi," sebut Marzuki.
Sebelumnya, laporan panel PBB yang dikeluarkan tahun lalu, mengumumkan temuan penyelidikan yang mengejutkan.
"Pemimpin Korea Utara menggunakan pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, kekerasan seksual, kelaparan massal, dan pelanggaran lainnya sebagai alat untuk menopang negara dan meneror warganya agar tunduk," demikian ujar Komisi Penyelidikan HAM PBB di Korea Utara dalam laporannya.
Komisi melacak dugaan pelanggaran langsung ke level tertinggi ke Korut.
Menanggapi temuan panel PBB, Korut atau Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya melemahkan pemerintahannya.
"Itu tak lebih dari sekadar instrumen politik yang bertujuan menyabotase sistem sosialisme dengan cara menfitnah imej bermartabat DPRK dan menciptakan atmosfer tekanan internasional dengan dalih 'perlindungan hak asasi manusia', " kata pemerintah Korut, dalam sebuah pernyataan. (Ein)
Marzuki Darusman: Indonesia Bisa Membujuk Korut
Meski yakin kondisi Korut bisa berubah, tapi Marzuki menyatakan harus ada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di sana.
Diperbarui 25 Feb 2015, 18:47 WIBDiterbitkan 25 Feb 2015, 18:47 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mark Carney Akan Gantikan Justin Trudeau Sebagai PM Kanada Usai Rebut Kursi Ketum Partai Liberal
PSI Perorangan Dikaitkan dengan Partai Super Tbk, Pengamat Sebut Semakin Terlihat Aroma Jokowi
BRI Siapkan Uang Tunai Rp32,8 T Selama Lebaran 2025, Jaga Kelancaran Aktivitas Ekonomi
Spesies Macan Dahan Ditemukan di Taman Nasional Tanjung Puting, Jadi Predator Terbesar
Tanda-Tanda HIV pada Pria, Kenali Gejala dan Cara Pencegahannya
Bulan Kelahiran Bisa Ungkap Kepribadian Mana yang Membuat Anda Sukses
Volume Minyakita Dikorupsi, Mentan: Jangan Ganggu Pedagang Pasar, Kejar Produsen
6 Doa Menjenguk Orang Sakit Pendek Arab, Latin, dan Arti: Pahami Adab dan Tujuannya
Kenali Gejala Kanker Darah Lebih Awal, Langkah Kecil dengan Dampak Besar
Dishub Sumut Temukan 7 Sopir Bus Positif Narkoba Saat Rampcheck, 214 Kendaraan Rekomendasi Perbaikan
Gaya Pidato Arumi Bachsin Banjir Pujian, Ungkap Tantangan Sebagai Ketua PKK Jawa Timur
Panduan Lengkap Design Kartu Ucapan Lebaran Kreatif