Thailand Tolak Permintaan PBB untuk Bebaskan Demonstran

Liputan6.com, Bangkok - Perserikatan Bangsa-bangsa dan Uni Eropa meminta Thailand untuk membebaskan 14 mahasiswa yang ditahan saat melakukan demonstrasi damai pada Jumat 26 Juni 2015 lalu. Namun Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menolak desakan tersebut

Beberapa di antara yang ditahan pernah terlibat demonstrasi besar-besaran pada 22 Mei lalu. Polisi menahan mereka tapi lalu dibebaskan.

"Hukum Thailand ya hukum kami. Saya sudah memberikan mereka kesempatan," kata pemimpin Junta kepada wartawan seperti yang diberitakan oleh Reuters. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak akan tunduk dengan tekanan internasional.

Para mahasiswa ini dikenakan pasal penghasutan, membahayakan keamanan negara, dan bisa diberi hukuman hingga tujuh tahun penjara bila peradilan militer memvonis mereka bersalah.

Junta sendiri memanggil dirinya sebagai Majelis Nasional untuk Perdamaian dan melarang orang-orang untuk berkumpul.

Komisi Hak Asasi Manusia untuk Asia Tenggara(OHCHR) mengeluarkan pernyataan agar Junta membatalkan hukuman tersebut. Para tahanan tersebut ditahan di penjara Bangkok dan lusinan keluarga tahanan menuntut pemerintah untuk segera melepaskan mereka dan tidak memperlakukan peradilan militer kepada mereka.

Wiboon Boonpatararaksa, ayah dari salah seorang tahanan, menyatakan ia datang ke demonstrasi untuk memberi dukungan kepada anaknya. "Apa yang telah dia dan teman-temannya lakukan adalah inisiatif mereka sendiri, dan kami berada di belakang mereka."

Sudah satu tahun Junta militer mengambil alih kepemimpinan sipil semenjak kekerasan terjadi dalam tubuh pemerintahan sipil di negeri gajah tersebut. (Rie/Yus)