Kampanye Terakhir Jelang Pemilu Bersejarah Myanmar Berjalan Mulus

Liputan6.com, Yangon - Para kandidat anggota parlemen di Myanmar tengah berkampanye pada hari terakhir masa kampanye menjelang pemungutan suara yang digelar pada Minggu 8 November 2015 esok. Acara itu berjalan mulus.

Inilah pemilu pertama di Myanmar yang dianggap paling terbuka dalam 25 tahun terakhir, setelah puluhan tahun dikuasai junta militer.

Partai penguasa, Union Solidarity Development Party (USDP) yang telah berkuasa sejak 2011 akan mengadakan rapat umum di Yangon.

Sementara pimpinan Partai oposisi National League for Democracy atau Liga Nasional Demokrasi (LND), Aung San Suu Kyi diperkirakan akan meraih kemenangan besar dalam pemungutan suara pada hari Minggu. Walaupun dia tidak bisa menjadi presiden karena suami dan anak-anaknya adalah warga negara asing.

Wartawan BBC Jonah Fisher melaporkan dari Yangon, tidak ada jajak pendapat yang handal di negeri ini, sehingga sulit mengetahui bagaimana hasil akhir penghitungan suara.

Pada Jumat (6/10/2015) seperti dikutip dari BBC, berbagai atribut kampanye bertebaran di mana-mana sebelum memasuki hari tenang hingga pemungutan suara yang dibuka pada hari Minggu.

Mantan peraih Nobel Perdamaian, Suu Kyi tidak akan bisa menjadi Presiden Myanmar, walaupun nantinya NLD menang, karena konstitusi negara itu -- yang dirancang rezim militer -- melarangnya.

Dalam ketentuan itu, seseorang tidak bisa menjadi presiden jika menikah dengan orang asing dan juga memiliki anak orang asing.

Dalam sebuah pawai besar, dia mengulangi pernyataannya bahwa apabila partainya memang dia akan berada di atas presiden.

"Saya akan berada di atas presiden. Ini sebuah pesan yang sangat sederhana," ucapnya dalam jumpa pers di Yangon pada Kamis 5 Oktober -- jumpa pers terakhir sebelum pencoblosan.

Disebutkannya, tak ada ketentuan di konstitusi yang melarang hal ini. Pemerintah, katanya, akan harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang digariskannya.

Diperintah oleh junta militer selama hampir setengah abad, Myanmar telah memulai reformasi ekonomi dan politik dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, menurut konstitusi, 25% dari seluruh kursi parlemen masih akan diberikan kepada militer dalam pemilu kali ini.

Karena itu, NLD harus meraih suara 67% dari seluruh kursi yang diperebutkan untuk mendapatkan angka mayoritas.

 (Tnt/Rie)