Kumpul di Uzbekistan, Negara OKI Bahas Boikot Produk Israel

Liputan6.com, Jakarta - Negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kembali melakukan pertemuan. Kali ini mereka akan berkumpul dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI di Ibukota Uzbekistan, Tashkent 18-19 Oktober 2016.

Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Ada sejumlah isu penting yang akan dibahas dalam KTM itu.

Salah satunya, soal pemboikotan produk Israel yang berasal dari daerah pendudukannya di Palestina. Menurut Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Arko Hananto, hal tersebut begitu penting untuk kembali dibahas.

"Hal lain yang akan di highlight oleh Indonesia adalah pemboikotan produk dari wilayah kependudukan Palestina. Boikot produk Israel di wilayah Palestina," sebut Arko dalam press briefing mingguan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jumat (14/10/2016).

"Ini yang kita akan usulkan untuk dilakukannya pembaharuan data produk apa saja yang datang dari wilayah itu, untuk disebarluaskan dan kita menyepakati melakukan tindakan di masing-masing negara," papar dia.

Selain itu, alasan lain kenapa daftar baru harus dikeluarkan, sebab sampai saat ini belum ada langkah aktif terkait pemboikotan dari negara-negara OKI.

"Implementasinya di negara OKI belum ada. Ada office itu harusnya melakukan suatu langkah-langkah penelaahan produk ini, produk ini berasal dari wilayah mana," tutur Arko.

Masalah pemboikotan produk Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan di Palestina sebelumnya telah dibahas dalam KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, 7 Maret 2016.

Presiden Jokowi dalam pidato penutupan Konferensi itu mengatakan Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan kepada Israel, termasuk boikot atas produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

"Terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan," ucap Presiden Jokowi seperti dikutip dari BBC Indonesia, 7 Maret lalu.