Jurus Anti-Kemiskinan, Filipina Sebar Alat Kontrasepsi Gratis

Liputan6.com, Manila - Instansi pemerintah di Filipina diperintahkan untuk memberikan alat kontrasepsi gratis, kepada sekitar 6 juta perempuan yang tidak bisa mendapatkan benda itu.

"Saya ingin mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan, terutama di kalangan orang miskin," ujar Presiden Rodrigo Duterte seperti dikutip dari BBC, Kamis (12/1/2017).

Perintah eksekutifnya itu diperkirakan akan menghadapi perlawanan sengit dari Gereja Katolik Roma. 

Menurut Pew Research Center, lebih dari 80% warga Filipina menganut Katolik Roma.

Pendahulu Duterte, Beniqno Aquino, juga pernah melakukan langkah serupa. Ia bahkan harus berjuang selama bertahun-tahun untuk memuluskan undang-undang penggunaan alat kontrasepsi di Filipina.

Pihak Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan larangan sementara atas distribusi alat kontrasepsi di bawah peraturan tahun 2015. Langkah itu dilakukan setelah ada keluhan dari kelompok anti-aborsi.

Pemerintah lalu mengajukan banding dan belum menemukan solusi terbaik.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi, Ernesto Pernia menuturkan, dorongan untuk mencapai zero unmet need for family planning adalah bagian penting dari rencana Filipina untuk mengurangi kemiskinan di negara itu.

"Pemerintah Filipina ingin memotong angka kemiskinan menjadi 13% pada 2022, turun 21,6% dari tahun lalu," ungkap Pernia.

Pernia menjelaskan, pemerintah yakin penyediaan alat kontrasepsi adalah langkah yang tepat. "Pro-kehidupan, pro-perempuan, pro-anak, dan pro-pembangunan ekonomi".

Rencananya, perintah eksekutif Duterte untuk memprioritaskan penyebaran alat kontrasepsi kepada dua juta wanita dari kaum bawah itu akan direalisasikan pada 2018. Sebanyak 4 juta sisanya bertahap setelahnya.

Selain itu, Departemen Pendidikan Filipina juga diminta untuk memberikan edukasi seks "gender sensitive and rights-based" di sekolah-sekolah.

Berdasarkan data PBB, Filipina tercatat sebagai satu-satunya negara di Asia-Pasifik di mana tingkat kehamilan remaja meningkat selama dua dekade terakhir. Negara itu memiliki penduduk sekitar 103 juta orang.