Myanmar dan Bangladesh Sepakat soal Pemulangan Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, Naypyidaw - Myanmar dan Bangladesh sepakat bekerja sama memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Bangladesh.

"Myanmar telah sepakat untuk menghentikan masuknya pengungsi Myanmar ke Bangladesh secara terus menerus dan mengembalikan kembali kondisi negara bagian Rakhine ke situasi normal," ungkap Kementerian Dalam Negeri Bangladesh melalui sebuah pernyataan seperti dikutip dari The Straits Times yang melansir AFP pada Kamis (26/10/2017).

Pernyataan ini disampaikan setelah Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan berkunjung ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Selasa waktu setempat.

Meski demikian, Myanmar menawarkan komitmen yang lebih terukur dengan mengatakan latar belakang pengungsi ini perlu diteliti untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari Rakhine.

"Kami tidak bisa mengatakan kapan akan menerima (pengungsi)," ungkap Tin Myint, pejabat Kementerian Dalam Negeri Myanmar.

"Kami akan menerima setelah meneliti dengan cermat...kami akan memeriksa apakah mereka benar-benar tinggal di Maungdaw dan Buthidaung," imbuhnya.

Hubungan antar kedua negara tetangga belakangan tegang akibat eksodus sekitar 600 ribu warga Rohingya ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Pengungsian besar-besaran ini dinilai telah membebani salah satu negara termiskin di Asia dengan krisis kemanusiaan yang sangat besar.

Ada pun para pengungsi dikabarkan takut untuk kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine.

Dhaka dan PBB menuding militer Myanmar melakukan tindakan pembersihan etnis dan meminta agar seluruh pengungsi Rohingya dipulangkan ke wilayah asal mereka. Sementara itu, Myanmar menampik keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa operasi militer di Rakhine merupakan respons yang sah atas serangan yang dilakukan oleh milisi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap sejumlah pos keamanan.

Sebelumnya, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa setiap pengungsi Rohingya yang memiliki hubungan dengan milisi ARSA akan dilarang kembali ke rumah. Bahkan sekali pun rencana reparasi berjalan muncul kekhawatiran meluas terkait nasib Rohingya mengingat desa-desa mereka telah dihancurkan.